Masyarakat Sumedang Masih Kurang Peduli dengan PPKM Darurat

Editor: Mahadeva Wahyu Sugianto - 10 Jul 2021 - 23:45

Kepala Kepolisian Resor Sumedang, AKBP Eko Prasetyo - foto Ant

SUMEDANG – Masyarakat Sumedang, Jawa Barat, dinilai masih kurang peduli dengan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan yang diterapkan, untuk mengurangi mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19.

Kapolres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo mengatakan, kondisi di lapangan masih banyak kalangan pelaku usaha maupun masyarakat umum, yang mengabaikan protokol kesehatan. Termasuk mengabaikan aturan yang diterapkan dalam PPKM Darurat. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat maupun pengusaha kurang peduli terhadap pemberlakuan PPKM Darurat,” katanya, Sabtu (10/7/2021).

Menurut Kapolres, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang, selama sepekan ini telah menindak 285 pelanggar PPKM darurat. Pelanggar yang ditindak, mulai dari pengusaha yang masih membandel karena toko atau usahanya tetap buka, maupun masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

AKBP Eko menyebut, dari 285 pelanggar PPKM darurat, seluruhnya mendapatkan sanksi administratif berupa denda. Total denda yang telah dikumpulkan dari penertiban tersebut mencapai Rp25.556.000. Seluruh pelanggar, terjaring dari berbagai Posko PPKM Darurat, yang tersebar di kawasan di Sumedang. Seperti di Posko Jatinangor, Posko Taman Telur, Posko Tomo, Posko Sukasari, Posko Cimalaka, Posko Tanjungsari, Posko Sumedang Selatan, dan hasil patroli.

Seluruh jajaran Satgas COVID-19 Sumedang disebutnya, menjadi garda terdepan. Mereka akan terus berupaya mengimbau dan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan, selama diberlakukan PPKM darurat. “Kami dari Polres Sumedang mengimbau, masyarakat agar yang tidak ada kepentingan mendesak, tidak keluar rumah dulu, wabah COVID-19 masih berlangsung karena setiap harinya terus menunjukkan peningkatan,” pungkasnya. (Ant)