Forkot Sikka Sayangkan Sikap DPRD dan Pemerintah yang Bahas Kenaikkan Tunjangan

Philips bahkan menanyakan apakah mahasiswa sudah mengetahui regulasi mengenai usulan kenaikan ini berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan sehingga bisa melakukan dialog secara cerdas.

“Baca peraturannya dahulu baru datang diskusi sehingga ada pemahaman yang utuh. Ini sama saja dengan memegang ekor gajah dan mengatakan binatang ini kecil karena kita tidak melihat secara keseluruhannya,” kritiknya.

Philips melanjutkan, dirinya tidak bisa menerima pendapat mahasiswa yang mengatakan DPRD tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan menanyakan apa fungsi lembaga dewan dan apa saja yang sudah dilakukan lembaga tersebut.

Kalau mau bahan soal pembahasan APBD datang dan bawa data yang lengkap baru kita diskusi jangan dipenggal-penggal demi kepentingan satu, dua orang saja, sebab di APBD dibahas soal tunjangan Forkopimda, belanja modal dan lainnya.

“Kalau datang bahas tunjangan transportasi DPRD pegang aturan tidak. Ini ibarat orang naik motor tetapi tidak punya surat izin mengemudi tetapi mengendarai sepeda motor di jalan raya,” tegasnya.

Dia bahkan menantang perwakilan pendemo untuk menujukan aturan mana yang melarang tidak boleh ada pembahasan mengenai tunjangan anggota dewan.

“Masa kita mau diskusi mengenai tunjangan perumahan, saya tanya mana datanya, mana regulasinya, dijawab tidak tahu dan tidak ada. Harusnya paham situasinya, konteksnya dan keseluruhannya baru ajak diskusi,” kritiknya.