Didukung Anggaran APBN, Capaian Kinerja Pendidikan Belum Memuaskan

JAKARTA — Sebagaimana mandat konstitusi, sejak tahun 2009 sektor pendidikan selalu mendapat porsi besar dari APBN, yakni 20 persen. Bahkan secara nominal, angkanya terus bertumbuh setiap tahun, seiring meningkatnya alokasi belanja negara. Namun, anggaran besar itu belum berhasil mendongkrak sejumlah indikator capaian kinerja pendidikan.

Seperti skor Programme for International Student Assessment (PISA), yang sejak tahun 2001 belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

“Bahkan sekitar 52 persen dari pelajar Indonesia yang menjadi sampel PISA 2018 berada dalam kategori low performer pada ketiga subjek tes tersebut (literasi, matematika dan sains), jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian negara-negara tetangga,” tulis Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2021 yang diterima Cendana News, Kamis (26/11/2020).

Potret yang sama juga terlihat pada indikator Human Capital Index (HCI). Berdasarkan hasil laporan Bank Dunia tahun 2018, skor HCI Indonesia menempati peringkat 87 dari 157 negara, di bawah Singapura (peringkat 1), Vietnam (peringkat 48) dan Malaysia (peringkat 55).

Belum optimalnya performa belajar Indonesia menurut standar internasional tersebut juga tidak terlepas dari profesionalisme dan kompetensi guru sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas peserta didiknya.

Sayangnya, berdasarkan hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Tahun 2019 dikatakan, bahwa kualitas guru Indonesia kurang memadai. Hal itu terlihat dari rata-rata nilai kompetensi guru PNS yang hanya mencapai kisaran skor 50-an (dari 100), sedangkan kompetensi guru kontrak masih berada di bawah skor 50.