Pemerintah Dorong Birokrasi Bangun Korporasi Pertanian

JAKARTA – Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi ekonomi di sektor pertanian, dengan mendorong birokrasi yang selama ini belum mendukung lompatan nilai dalam mensejahterakan petani dan nelayan, beralih fokus kepada korporasi petani maupun nelayan.

“Bapak Presiden menyampaikan, bahwa yang ingin dibangun adalah budaya korporasi, yaitu pola pikir di mana standar korporasi ini dipakai oleh pemerintah. Kalau di swasta bisa, maka pemerintah juga harus bisa membimbing petani dan nelayan untuk melakukan itu,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri Rapat Terbatas Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi di Jakarta dan disiarkan secara virtual, Selasa (6/10/2050).

Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo meminta agar petani dan nelayan didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar. Selain agar mempunyai skala ekonomi yang efisien dan mempermudah petani dan nelayan mengakses pembiayaan teknologi, hal ini juga dapat membantu menyambung petani dan nelayan ke konsumen.

Pemerintah merasa perlu mendorong proyek-proyek percontohan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas petani mampu membeli teknologi.

“Bisa juga dibuatkan ekosistem petani dan nelayan, dan disambungkan kepada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga mengaku telah menyampaikan laporan model kemudahan impor tujuan ekspor untuk holtikultura kepada presiden. Di Kabupaten Tanggamus, Lampung, petani pisang dapat memperoleh gaji setara dengan Rp4,5 juta per bulan. Program ini tengah dikembangkan di Kabupaten Jembrana, Bali, dan Kabupaten Bener Meriah, Aceh.