FSGI Nilai Nadiem tak Banyak Beri Perbaikan

Lalu, terkait Hibah Merek Merdeka Belajar, Heru menyatakan masih menimbulkan banyak pertanyaan pada publik.

“Hibah diberikan setelah adanya polemik merek merdeka belajar, kesepakatan hibah antara kemdikbud dengan PT Sekolah Cikal masih berpotensi munculnya konflik kepentingan, penyerahan hibah belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan proses hibah tidak transparan ke publik, meskipun kami sudah bersurat kepada presiden,” ungkapnya.

Penilaian selanjutnya, menurut Heru adalah Relaksasi BOS yang bisa membantu pengadaan kuota belajar siswa dan guru, menambah persentase untuk pembayaran guru honor dan pengadaan fasilitas  protokol kesehatan Covid-19.

“Tapi, masih ada kebijakan daerah yang membuat relaksasi terkait honor guru tidak dapat digunakan. Sekolah pun kesulitan melakukan perubahan RAKS, dan banyak program yang sudah direncanakan tidak bisa dijalankan,” ucapnya.

Penilaian terakhir yang tidak dapat dituntaskan oleh Mas Menteri adalah Program Organisasi Penggerak (POP).

“Proses seleksinya tidak transparan, hanya dilakukan oleh satu lembaga, OP yang lolos ternyata tidak sesuai dengaan kriteria, menimbulkan polemik yang cukup luas hingga NU dan Muhammadiyah mengundurkan diri, dan kebijakan penundaan yang bukannya menyelesaikan masalah, justru berpotensi menghamburkan uang negara,” pungkasnya.