Anggaran Subsidi Pupuk Belum Mendorong Produktivitas Pertanian

“Solusi mengatasi kekurangan pupuk antar desa dan kecamatan ini bisa dilakukan dengan realokasi oleh Kepala Dinas masing-masing. Sementara kelangkaan antar provinsi dilakukan realokasi oleh kementan,” katanya.

Pakar kebijakan Publik UGM sekaligus peneliti subsidi pupuk di pulau Jawa, Dr. Indri Dwi Apriliyanti, mengatakan, tantangan kebijakan pertanian di Indonesia sebenarnya bukan terkait akses subsidi pupuk. Namun bagaimana mendorong kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Ia menyebutkan negara dengan sektor pertanian yang lebih maju seperti China, India dan Thailand menerapkan kebijakan subsidi pertanian tidak hanya pada pupuk saja namun kebijakan lain berbasis produk, pelaku usaha pertanian hingga intervensi pasar.

“Mereka melakukan subsidi pada seluruh produk, subsidi benih, pupuk, air, listrik, untuk bantu petani memproses menanam tanaman. Ada juga subsidi bahan bakar, agar petani bisa bawa hasil panennya dari desa ke perkotaan,” katanya.

Memperbaiki infrastruktur di sekitar lokasi pertanian pedesaan dan di daerah terpencil menurutnya bisa membantu petani bisa mengakses listrik dan air sehingga produktivitas pertanian meningkat. “Terpenting petani bisa mengakses infrastruktur,” katanya.

Menurutnya langkah ini dilakukan oleh China pada era tahun 2000-an sehingga mampu meningkatkan 40 persen produktivitas dan ketahanan pangan makin membaik.

“Ada peningkatan produktivitas di petani dan daya beli di petani. Bila sektor pertanian berkembang maka sektor transportasi produk pertanian ke perkotaan juga meningkat,” ungkapnya.