Pemerintah Belanja Besar di Sisa 2020 Hindari Resesi

JAKARTA – Implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memakan anggaran APBN sebesar Rp695,2 triliun, dinilai sebagai faktor paling menentukan bagi nasib perekonomian Indonesia di 2020. Masih mampu bertahan di level positif, atau terjerumus ke jurang resesi.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan, fakta itulah yang mendasari pemerintah melakukan berbagai langkah extraordinary, termasuk memperbesar dan mempercepat belanja APBN untuk kebutuhan perlindungan sosial, dukungan terhadap dunia usaha, serta sektor kesehatan.

“Kita harus percepat semua belanja. Skenario terbaiknya adalah kuartal III kita mampu berada di level positif, sementara kuartal IV kita bisa di angka 3,4 persen. Jika ini berhasil, kita dapat dipastikan terhindar dari jurang resesi pada 2020,” ujar Airlangga, Rabu (29/7/2020).

Hingga saat ini, semua instrumen dalam program PEN sudah berjalan dan terus diakselerasi. Yang terbaru, pemerintah juga telah memberikan dukungan terhadap korporasi padat karya dalam bentuk pemberian Penjaminan Kredit Modal Kerja.

“Program ini menjadi penting, sebagai daya tahan agar korporasi bisa melakukan rescheduling, bahkan bisa meningkatkan kredit modal kerja. Terutama untuk sektor padat karya yang memperkerjakan banyak tenaga kerja,” tandasnya.

Secara prinsip, kata Airlangga, program PEN dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha, dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, implementasi Program PEN dilakukan melalui modalitas Penempatan Dana ke Perbankan, Penjaminan Kredit Modal Kerja, Penyertaan Modal Negara, Investasi Pemerintah, serta dukungan belanja negara.

“Pelaksanaan kelima modalitas Program PEN terus diakselarasi, sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha,” paparnya.

Pada forum yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahkan mengatakan, total belanja negara yang harus dikeluarkan untuk fokus memulihkan ekonomi nasional sebesar Rp2.739 triliun sampai akhir 2020.

“Jadi, belanja untuk memulihkan ekonomi dengan instrumen APBN ini sebetulnya bukan hanya Rp695,2 triliun, tapi juga diakumulasi dengan belanja Kementerian/Lembaga sekitar Rp836 triliun dan dengan anggaran belanja lainnya, yang kalau ditotal mencapai Rp2.739 triliun,” tukas Menkeu.

“Meski sudah mempersiapkan anggaran sebesar itu, pemerintah tetap yakin, bahwa ini tidak cukup. Pemerintah sangat membutuhkan peran swasta dalam memulihkan perekonomian nasional,” sambung Menkeu, menutup.