Partai Berkarya Tetap Solid tak Perlu Munaslub

JAKARTA – Rapat Pleno Partai Berkarya (PB) yang dipimpin langsung oleh Hutomo Mandala Putra (HMP) atau Tommy Soeharto dengan didampingi Sekretaris Jendral PB, Priyo Budi Santoso, Dewan Penasihat Tedjo Edhi, Bendahara Umum PB Neneng, dengan dihadiri 33 DPP dan 45 DPW menghasilkan kesepakatan perihal pencabutan keanggotaan sekaligus pemberhentian secara tidak hormat kepada mereka yang melakukan tindakan makar dengan ingin mengadakan Munaslub.

Sejatinya agenda Musyawarah Nasional pun belum mulai dilaksanakan semenjak selesainya Pemilu. Dengan adanya gerakan ingin melaksanakan Munaslub tersebut, beberapa kader Berkarya membentuk suatu gerakan yang menamakan dirinya Gerakan Front Anti-Munaslub Partai Berkarya.

Ditunjuk sebagai penasihat yakni Haji Andi Natsir (Fungsionaris Berkarya), Koordinator Front Anti Munaslub, Syech Mujahidin Djenar (DPW DKI), Wakil Kordinator Front Anti Munaslub yakni Andi Juliana (AMPB), Andre Silfan (BAJA BERKARYA), Heru Permono (GEMUIS BETAWI), Muhamad Febi M (DPW DKI), Toni Setiawan (DPW NTB), Simon Ndoloe (DPD Jakarta Utara), Henriono Minda (Kader Milenial Berkarya), dan advokasi Front Anti Munaslub, Andi Faisal SH, MH.

Yusuf Bunco, Ketua DPD Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan, bahwa dalam rangka pembenahan struktur organisasi, dirinya sangat berharap seluruh DPD yang terdapat di dalam struktur organisasi Partai Berkarya di seluruh Indonesia tetap berada di dalam garis kebijakan partai di bawah kepemimpinan Hutomo Mandala Putra (HMP) dengan Priyo Budi Santoso sebagai Sekjen Partai Berkarya.

“Marwah partai harus kita junjung dengan HMP sebagai Ketum dan Priyo sebagai Sekjen. Saya berharap jangan ada ketua DPD yang keluar dari garis organisasi,” ucapnya, Rabu (8/7/2020) di gedung Granadi, Kuningan, Jakarta.