Pemerintah Perlu Buat Skenario Pendidikan di Masa Pandemi

“Ini potret yang tidak adil bagi siswa dan guru. Tak heran jika selama PJJ siswa merasa terbebani. Begitu pula standar penilaian, hari biasa tiga aspek penilaian (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) siswa bisa dilaksanakan dengan relatif mudah. Pembentukan nilai-nilai sikap karakter tak akan sempurna bahkan relatif terbatas jika hanya melalui teknologi,” ucapnya melalui jejaring sosial Whatsapp, Sabtu (2/5/2020).

FSGI juga meminta pemerintah membuat skenario PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di masa krisis Covid-19. Permendikbud tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) No 44 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 belum mengakomodir secara ril dan objektif kondisi krisis. Persoalan PPDB yang muncul selama 3 tahun ini relatif masih sama. Persoalan presentase alokasi: jarak, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi yang implementasinya banyak berbeda di level Pemerintah Daerah.

Satriwan mengatakan, dalam PJJ selama ini saja, masih banyak daerah yang tak terjangkau jaringan internet. Sehingga guru “terpaksa” datang mengajar ke rumah-rumah siswa. Jadi SE No 4 Tahun 2020 yang mengatakan Proses PPDB secara online, ini tidak menggambarkan kesiapan teknis jaringan internet sekolah dan wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan). Mengingat geografis Indonesia yang sangat beragam.

“Di tengah kebijakan PSBB ini, jaminan bahwa orang tua tak datang ke sekolah wajib menjadi perhatian daerah. Termasuk yang juga vital adalah kesiapan daerah dan orang tua dalam menyiapkan media dan akses terhadap internet,” ungkapnya.

Selain itu, FSGI meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus kepada sekolah swasta, khususnya para guru honorer yang menjadi kelompok terdampak krisis Covid-19. Para orang tua tak lagi mampu bayar SPP bulanan ke sekolah swasta karena faktor ekonomi, orang tua di-PHK, dan atau menganggur karena adanya pembatasan sosial.