Pelonggaran PSBB Dorong Masyarakat Semakin Tidak Disiplin

JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini menilai, wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berdampak masyarakat semakin tidak disiplin.

Hal itu akan mengarahkan masyarakat kepada ketidaktaatan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah. “Sebabnya tidak lain adalah komunikasi yang kurang baik, bahkan kacau dari pejabat pemerintahan, mulai dari awal penghindaran dan menolak terhadap pandemi Covid-19,” papar, Didik, Rabu (20/5/2020) pagi.

Komunikasi yang dibangun pemerintah namun berubah menjadi blunder, disebutnya sangat banyak sekali, Diantaranya cukup makan nasi kucing, yang disampaikan menteri Perhubungan, Budi Karya. Kemudian, minum saja susu kuda liar dari himbauan Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin. Dan kebingungan memahami larangan mudik dan pulang kampung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Semuanya menjadi materi komunikasi yang salah kaprah, dan ditanggapi negatif oleh masyarakat.

Potensi kegagalan kebijakan publik sudah terjadi di awal, ketika komunikasi yang dibangun bukan hanya tidak baik atau buruk. Tetapi dinilai Didik sudah salah kaprah, sehingga kebijakan menjadi tidak efektif.  Dampaknya, terjadi kebinggungan publik karena kebijakan yang tidak konsisten. “Presiden harus berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap pelonggaran dan wacana pelonggaran PSBB yang salah kaprah, dan ditanggapi terserah saja oleh  masyarakat luas. Ini sebagai pertanda tidak percaya dan pasrah pada keadaan,” ungkap pendiri INDEF tersebut.

Didik mengungkapkan, sejarah pandemi influenza di Indonesia satu abad lalu sudah pernah terjadi. Saat itu memakan korban yang sangat besar, sekira 20 persen penduduk meninggal dunia.

Menyitir disentari Prof Dr Widjojo Nitisastro tentang pandemi influenza. Tercatat di dalam tabel disentari tersebut, di Madura populations loss mencapai -23,71 persen, Banten -21,13 persen, Surabaya -17, 54 persen, Rembang 14,90 persen, Semarang -13,18 persen, Jakarta -6,49 persen.

Catatan tersebut menurutnya, perlu mendapat perhatian, bahwa Indonesia pernah mengalami pandemi yang berat. Dan banyaknya korban dimungkinkan karena di masa lalu sarana kesehatan kurang. Jika presiden dan jajaran pemerintahnya tidak berhati-hati, maka kejadian pandemi Covid-19 ini bukan tidak mungkin akan memakan korban lebih banyak. Dan sangat dimungkinkan akan berkembang lebih berat, dengan kurva yang terus meningkat.

Menurut Didik, kebijakan PSBB sudah sejak awal dilakukan secara setengah hati. Hasilnya sangat jauh dari sukses. “Data hasil PSBB dan kebijakan pandemi Covid-19 di Indonesia paling tidak sukses, atau bahkan buruk dibandingkan dengan tingkat kesuksesan di negara-negara tetangga di ASEAN,” ungkap Didik

Dalam kurva tercatat, total infeksi di Indonesia sebanyak 15.438 kasus. Dengan melihat fakta yang ada, dan kurva yang masih terus meningkat, maka atas dasar apa wacana dan rencana pelonggaran PSBB akan dilakukan?   “Baru wacana saja sudah semakin tidak tertib dan PSBB dilanggar secara massal di berbagai kota di Indonesia tanpa bisa diatur secara tertib oleh pemerintah,” tukas Didik.

Keadaan tersebut dinilai Didik menjadi masalah kedua, setelah masalah pandemi Covid-19 itu sendiri. Pemerintah tidak menjadi bagian dari solusi, tetapi masuk ke dalam menjadi bagian dari masalah. Pelonggaran dan wacana pelonggaran yang tidak berhati-hati diberikan tanpa pertimbangan data yang cermat, sama dengan masuk ke dalam jurang kebijakan Herd Immunity. “Yang kuat sukses sehat, yang lemah tewas. Ini bisa dianggap sebagai kebijakan pemerintah menjerumuskan rakyatnya ke jurang kematian yang besar jumlahnya,” pungkas Didik.