Covid-19 Hambat Program Infrastruktur di Papua Barat

MANOKWARI – Program infrastruktur di Provinsi Papua Barat terhambat karena sebagian besar anggaran tersedot untuk penanggulangan Covid-19.

“Pemerintah pusat hingga daerah sedang fokus dalam penanganan Covid-19. Makanya, anggaran cukup banyak diarahkan untuk itu,” kata Asisten II Bidang Kesejahteraan dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, di Manokwari, Senin (4/5/2020).

Selain aspek kesehatan dalam penanganan pandemi, lanjut Melkias, pergeseran anggaran dari pusat hingga daerah juga difokuskan pada penanganan dampak sosial serta ekonomi akibat wabah yang muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok tersebut.

Ia mengutarakan, cukup banyak anggaran infrastruktur yang dipotong hingga 50 persen. Tidak menutup kemungkinan pengusaha asli Papua di Papua Barat akan menerima dampak, sebab kegiatan pengadaan barang dan jasa jauh berkurang dari tahun sebelumnya.

“Kondisinya memang seperti ini. Dana operasional di OPD pun saat ini sudah tidak ada, semua diarahkan untuk penanganan Covid-19,” kata Melkias.

Melkias menyebutkan, bahwa seluruh anggaran nasional diambil alih oleh pemerintah pusat. Untuk program infrastruktur di Papua Barat hanya yang sangat penting yang dilaksanakan tahun ini.

Menurutnya, seluruh kepala daerah diwajibkan melaksanakan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Sesuai instruksi pusat, setiap daerah wajib mengurangi minimal 50 persen kegiatan belanja modal, barang dan jasa.

“Kita diminta untuk merevisi target pendapatan dan belanja. Pengelolaan anggaran diambil alih oleh pemerintah pusat. Daerah yang tidak taat tidak akan mendapat trasfer dana alokasi umum (DAU),” ujarnya, lagi.