Sekda DKI Bantah Rancangan APBD DKI 2020 Diberikan Mendadak
Redaktur: Satmoko Budi Santoso
Namun demikian, dia juga mengakui molornya pembahasan tak lain karena beberapa faktor, seperti pergantian anggota dewan.
“Itu jadi salah satu variabel kenapa ini menjadi terlambat. Kita tak bisa hindari,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengaku tak pernah mendapat draf revisi KUA-PPAS 2020. Awalnya Prasetio berkomentar soal rencana anggaran yang disorot publik karena ada beberapa nilai aneh.
Prasetio menyebut tidak pernah menerima salinan utuh revisi KUA-PPAS yang dimasukkan pada Oktober 2019.
“Jadi, kita minta Pak Anies jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu. Kalau saya lihat, ini kan perencanaan dari Bappeda, saya sebetulnya sampai hari ini belum mendapatkan KUA-PPAS 2020 yang direvisi (Gubernur DKI Jakarta) Pak Anies,” ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis 31 Oktober lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengaku pembahasan rencana anggaran tidak maksimal. Soalnya, penyerahan materi pembahasan rencana anggaran oleh Pemprov DKI dirasa terlalu mendadak dan tak transparan.
“(Rencana anggaran) lem Aibon itu kecil. Banyak lagi transparansi yang kurang. Contoh rapat komisi, bahan-bahan yang akan kita bahas, jumlah miliaran, baru dikasih H-1 menit,” ucap Zita di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 5 November.