Aibon

Dia menuturkan bahwa pembahasan usulan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sudah diberikan sejak Jumat, 5 Juli 2019 antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta.

"Mereka akan sanksi jika ditemukan salah. Sanksi sesuai yang dilanggar. Itu manusianya. Tapi sistemnya enggak bisa begitu saja, harus di-upgrade selama setahun ini," paparnya.