Massa Aksi GMBI Geruduk Disbimarta Bekasi

BEKASI – Ratusan massa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, menggeruduk Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbimarta) Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mereka hadir menyikapi berbagai proyek di bidang infrastruktur di Bekasi, yang dinilai janggal dan berpotensi merugikan negara. Tetapi, belum ada tindakan tegas dari Pemerintah terkait temuan GMBI di lapangan.

“Kami orasi ke kantor Disbimarta, untuk menyikapi berbagai pekerjaan infrstruktur di Kota Bekasi sesuai hasil temuan GMBI di lapangan. Kita ingin ada tindakan tegas dari pemerintah,” kata Abah Asep Sukarya, Sekretaris Distrik (Sekdis) LSM GMBI Kota Bekasi, Kamis (21/11/2019).

Dikatakan, bahwa temuan GMBI tentang pekerjaan di bidang infrastruktur seharusnya bisa menjadi perhatian. Dia menginginkan pemerintah tidak membayar seratus persen pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Salah satu yang disorot terkait pekerjaan jalan di wilayah Ciketing Udik, dengan nilai anggaran mencapai Rp3,671 miliar. Tetapi, pekerjaan tersebut jauh dari harapan alias banyak kejanggalan sesuai hasil investigasi GMBI di lapangan.

“Banyak temuan di lapangan terkait pekerjaan infrstruktur. Nanti akan dilaporkan secara tertulis ke PPATK dan Inspektorat Pemkot Bekasi, agar menjadi perhatian,” tukasnya, enggan mengungkap pekerjaan apa saja hasil temuan GMBI.

Melihat banyak pekerjaan di lapangan terkesan dilakukan pembiaran, dia mengaku mendukung langkah Jaksa Agung yang baru dilantik, ST. Burhanuddin, untuk membubarkan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).