Rawan Bencana, Pessel Masih Minim Sarana Prasarana

“Karena kebutuhan ideal shelter buatan sebanyak 23 unit lagi, sehingga kita mengajukan pembiayaanya melalui APBN. Perkiraan biayanya sebesar Rp157 miliar,” jelasnya.

Ditambahkanya, bahwa 23 unit shelter itu direncanakan pembangunanya di delapan kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Koto XI Tarusan 4 unit, Kecamatan Bayang 3 unit, Kecamatan IV Jurai 2 unit, Sutera 1 unit, Lengayang 3 unit, Ranahpesisir 3 unit, Linggu Sari Baganti 6 unit, dan di Kecamatan Silaut 1 unit.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pesisir Selatan, Yef Indra, menjelaskan, keterbatasan keuangan menjadi salah satu penyebab pihaknya tidak mampu melakukan simulasi kesiapsiagaan kepada masyarakat secama maksimal.

“Selama 2018 dan 2019 ini, kita memang tidak melakukan simulasi gempa dan tsunami untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat,” tegasnya.

Kalau pun ada digelar simulasi gempa dan tsunami di tiga nagari dan sekolah, BPBD Pesisir Selatan hanya memfasilitasi. Sebab, simulasi gempa dan tsunami itu diselenggarakan oleh NGO asal Jerman, dan oleh pihak sekolah. Sedangkan BPBD hanya sebagai falisitasi terhadap kegiatan tersebut.

Beranjak dari kondisi itu, dia berharap agar penganggaran terhadap instansinya bisa lebih ditingkatkan. Sebab, dengan hanya memiliki anggaran sebesar Rp1,9 miliar per tahun, sangatlah sulit BPBD Pesisir Selatan bisa membangun infrastuktur yang menunjang kesiapsiagaan masyarakat, termasuk juga melakunan simulasi-simulasi.

“Saya harap upaya itu juga dilakukan oleh berbagai lembaga lainnya yang ada di daerah, agar pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa yang disertai tsunami makin tinggi,” tutupnya.