Parpol Nasional Dinilai tak Suarakan Hak Masyarakat Adat Papua

Editor: Makmun Hidayat - 17 Okt 2019 - 7:14

Pihak pemohon Krisman Dedi Awi Fonataba (kiri) dan Darius Nawipa (kanan) didampingi kuasa hukum, mengikuti Sidang Permohonan Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di gedung MK, Jakarta, Senin (7/10/2019). -Foto: Antara/Dhemas Reviyanto/foc/Dok.

Gugatan itu berawal ketika pemohon mendaftar ke KPU Provinsi Papua untuk mengikuti verifikasi faktual dan administratif agar dapat ikut serta sebagai peserta Pemilu 2019, tetapi ditolak. (Ant)

SELANJUTNYA: 1 2

Sebelumnya

Densus 88 Tangkap 36 Terduga Teroris dalam Sepekan

Selanjutnya

90 Persen Terduga Teroris Ditangkap Berbaiat kepada ISIS