LSM Dorong Pelibatan Difabel dalam Mitigasi Bencana

MAUMERE – Keterlibatan kaum difabel dalam kerja-kerja penanggulangan bencana, saat ini masih sangat minim. Untuk itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Caritas Keukupan Maumere, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan lokakarya.

Lokakarya untuk menyusun kerangka kebijakan dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di kantor BPBD kabupaten Sikka. ULD ini berfungsi mendorong keterlibatan disabilitas dalam kerja-kerja penangulangan bencana.

“Kami sedang mengadvokasi BPBD Sikka dalam urusan pengurangan risiko bencana untuk mulai berperspektif inklusi atau kesetaraan,” kata Margaretha Helena, Koordinator project program Rehabilitasi Bersumber Masyarakat (RBM) Caritas Keuskupan Maumere, Rabu (2/10/2019).

Dikatakan Helena, selama ini kerja-kerja penanggulangan bencana masih bersifat umum. Kaum disabilitas belum menjadi bagian dari kerja-kerja penangulangan bencana. Padahal, Undang-Undang  Nomor 8 tahun 2016 terkait disabilitas, salah satu haknya tentang perlindungan terhadap kebencanaan.

“Keterlibatan disabilitas tidak saja saat emergency, tetapi mereka harus terlibat berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja penanggulangan bencana. Mereka harus masuk ke dalam forum dan mendapatkan penguatan kapasitas,” ujarnya.

Hal itu, tandas Helena, sudah merupakan mandat undang-undang. Untuk itu, mau tidak mau kita harus mendorong BPBD Sikka agar melibatkan disabilitas dalam penanggulangan bencana dan ada Unit Layanan Disabilitas (ULD).