Agupena Flotim: Perbup Literasi Sangat Diperlukan

LARANTUKA – Peraturan Bupati (Perbup) yang disampaikan Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena), memang sangat diperlukan agar gerakan literasi bisa menjadi lebih baik. Hadirnya Perbup Literasi, menurut Agupena Flotim, untuk menggerakkan literasi secara terlembaga, tersistem, dan terarah. Sebab, dengan adanya Perbup, setiap pihak yang berwenang diberikan mandat untuk menggerakkan literasi.

“Adanya Perbup literasi memberikan mandat kepada  dinas pendidikan, pemuda dan olah raga (PPO) Flotim sehingga gerakan literasi lebih membumi, mengakar, dan berorientasi membangun peradaban yang literat,” kata Pion Ratuloly, wakil ketua Agupena Flotim, Kamis (3/10/2019).

Kahdiran Perbup Literasi, kata Pion, bisa jadi tidak mendesak, bisa jadi pula mendesak. Perbup Literasi tidak terlalu mendesak, karena pemerintah masih punya skala prioritas lainnya yang amat perlu untuk diperhatikan ketimbang literasi.

Tetapi, sebutnya, segala perubahan di berbagai aspek dapat bergerak meningkat, jika aspek literasi menjadi salah satu skala prioritas pembangunan.

“Ingat, bila infrastruktur dibangun hanya mampu bertahan sepuluh sampai dua puluh tahun. Bila literasi dibangun akan bertahan sepanjang masa dan dapat menjadi pelecut pembangunan,” tegasnya.

Perbup Literasi yang diwacanakan oleh Agupena Flotim, lanjut Pion, sesungguhnya tidak semata untuk kepentingan Agupena dan komunitas literasi lainnya, seperti IGI Flotim dan Simpasio Institut. Sebab, selama ini semua komunitas literasi tetap konsisten berjalan sekali pun tidak didukung dengan Perbup Literasi.

Semua komunitas bergerak secara swadaya untuk membangun iklim literasi dari pelosok hingga ke kota.

“Kalau pun ada semacam ketakutan, bahwa adanya Perbup Literasi cenderung berdampak pada terkurasnya anggaran daerah untuk kepentingan literasi, rasanya tidak harus dipersoalkan, sebab anggaran itu untuk kepentingan daerah,” ujarnya.

Pembangunan, tandasnya, jangan hanya dipahami secara fisik atau materi, melainkan mesti secara psikis atau nonmateri. Bukankah literasi itu termasuk pembangunan psikis?

Memang, jika dicermati pada visi dan misi Pemda Flotim kali ini, Kabupaten Literasi bukan termasuk agenda. “Namun, bukankah dengan menjadikan Flores Timur sebagai Kabupaten Literasi merupakan sebuah nilai plus bagi Pemda? Kabupaten Literasi sebagai bukti keberhasilan Pemda Flotim melebihi visi misinya,” tegas Pion.

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga (PPO) kabupaten Flores Timur, Bernadus Beda Keda, mengatakan,apa yang dilakukan Agupena sangat membantu tugas dinas PPO Flotim yang membawahi sekitar 4.000 guru.

Kalau di Agupena ada sekitar 30 orang guru dengan tampilan profesional serta bisa memberi pengaruh kepada guru yang lain dan di Ikatan Guru Indonesia (IGI) Flotim juga sama, maka guru-guru di Flotim akan menjadi profesional.

“Agupena Flotim bukan sekadar tampil sebagai guru penulis, tapi sebagai sebuah asosiasi dengan media yang lain dan bersama pemerintah melakukan sosialisasi program pemerintah di bidang pendidikan,” ungkapnya.

Bernadus  berharap, sinergi yang telah terjalin antara dinas PPO Flotim dengan Agupena terus dipupuk, agar bisa bersaama-sama dengan pemerintah membangun dunia pendidikan di Flotim.