Setahun Memimpin, Wali Kota Bekasi Akui Banyak Kekurangan

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi, mengakui masih banyak kekurangan dalam kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Tri Adhianto. Namun demikian ia berkomitmen untuk membuat warga Bekasi merasakan hasil dari kepemimpinan mereka hingga 2023 mendatang.

“Kami akan terus bekerja dengan think out of the box dan tidak secara linear karena kami tetap berkomitmen untuk membuat warga merasakan hasilnya,” ujar Rahmat Effendi, Selasa (24/9/2019).

Dia mengklaim, sejak dilantik pada 20 September 2018 dalam periode keduanya sebagai Wali Kota Bekasi sudah berusaha mengoptimalkan pemasukan target PAD dengan merasionalisasi belanja.

Diakuinya bahwa kelanjutan pelaksanaan APBD 2018 pasca dirinya dilantik bersama Tri Adhianto, terjadi turbulensi.

Hingga membuat ketidakseimbangan fiskal, dan berdampak pada target pendapatan serta pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang terus berjalan tanpa evaluasi terstruktur. Maka terjadilah proses tunda bayar.

Atas kejadian itu, dia mengklaim langkah dalam mencegah hal tersebut terulang, dilakukan simplikasi perizinan, peningkatan kinerja, membuat peraturan mengenai perencanaan dan penganggaran, evaluasi kegiatan, proses PBJ dan pendampingan terhadap para perangkat daerah.

Proses penyelamatan tersebut menurutnya teruji hal itu terbukti dengan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2018 yang diserahkan kepada Pemerintah  Kota Bekasi.

Begitupun soal Kesehatan menjadi perhatian penuh Pemerintah Kota Bekasi, dengan kelanjutan pelayanan Kartu Sehat sebagai jawaban masyarakat untuk mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan yang layak.

Melalui fasilitas kesehatan yang kini hadir diwujudkan dengan adanya RSUD tipe D di beberapa kecamatan, perluasan layanan kesehatan bagi masyarakat, fasilitas yang dibarengi dengan peralatan modern juga telah terwujud.

Dari sisi realisasi visi cerdas, dia mengaku, pemerintah Kota Bekasi sangatlah intens dalam membangun generasi unggul, itu diwujudkan dengan berbagai program beasiswa baik prestasi di bidang akademis maupun non akademis.

Selanjutnya penambahan Unit Sekolah Baru, peningkatan fasilitas penunjang yang mendukung proses belajar mengajar, peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.

Soal pelayanan adanya Peluncuran Mal Pelayanan Publik yang bertujuan memperdekat jarak pemohon, bukan hanya itu, Pemerintah Kota Bekasi juga memperdekat pelayanan administrasi di setiap kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

Begitupun transportasi, Pepen, sapaannya menyebutkan, mengklaim sukses dengan meluncurkan Transpatriot oleh Pemerintah Kota Bekasi. Bertujuan untuk menyediakan layanan transportasi umum yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat. Mengurangi dampak dari polusi dan menjadi solusi bagi kemacetan.

Infrastruktur yang telah berjalan yakni pembangunan jembatan simpang lima Caman-Bekasi dengan lebar 10,5 meter dibangun menggunakan dana APBD Kota Bekasi, sebesar Rp46,4 miliar.

Pembangunan jembatan tersebut bertujuan untuk meminimalisir persoalan macet di Simpang Lima Jatibening. Jembatan Kemang Pekayon yang panjangnya sekitar 60 meter, dibangun dengan dana 37 miliar rupiah lebih bersumber dari APBD Kota Bekasi.

Pembangunan gedung imigrasi kantor baru Imigrasi Kelas II. Dengan adanya kantor baru ini diharapkan pelayanan dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan.

Sebelumnya, kantor Imigrasi kelas II berada di Kompleks GOR Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kayuringin, Kota Bekasi. Setelah adanya MoU antara Pemkot Bekasi dengan Kemenkumham RI, kantor imigrasi dipindah ke Jalan Perjuangan, Teluk Pucung, Kota Bekasi.

Pembangunan Gedung Imigrasi menggunakan APBD Kota Bekasi sebesar Rp 31,8 miliar. Gedung seluas 4.020 m2 itu dibangun atas dasar Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pemerintah Kota Bekasi juga membangun jalan baru Jakasetia-Pekayon. pembangunan jalan sepanjang 2,3 kilometer dengan anggaran 50 miliar rupiah.