Gubernur NTT Ingatkan Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin

MAUMERE – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, mengingatkan, masih ada rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hidup dalam kemiskinan, pendidikan tidak terjangkau, kesehatan memprihatinkan, rendahnya kualitas SDM serta terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan kerja.

“Juga kesenjangan sosial dan daya saing ekonomi yang rendah, masih adanya rakyat yang terisolisasi secara fisik, sosial maupun ekonomi, “ demikian kata Gubernur NTT, dalam sambutan pelantikan anggota DPRD Sikka periode 2019-2024 di ruang rapat paripurna gedung DPRD setempat, yang dibacakan oleh Bupati Sikka, Romanus Woga, Senin (26/8/2019).

Selain itu juga disebutkan, masih ada rakyat yang tidak puas atas berbagai layanan pemerintahan, masih ada rakyat yang belum mandiri secara ekonomi, sosial, politik dan lainnya.

“Semuanya itu merupakan masalah pemerintahan yang mesti segera  diatasi oleh pemerintah daerah. Daerah kita juga masih memiliki kemampuan berotonomi yang tergolong rendah, sehingga ketergantungan fiskal masih tinggi terhadap pemerintah pusat,” tegasnya.

Menurut Viktor, Pemprov NTT melalui visi NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI, penjabarannya telah tertuang dalam PJMD 2018-2023. Posisi NTT saat ini berada di urutan terbelakang dalam berbagai indikator kunci pembangunan, terutama kemiskinan dan derajat kualitas manusia.

“Berbagai masalah yang dihadapi daerah ini dan menjadi tanggung jawab pemerintah, perlu mendapat perhatian kita bersama untuk segera diatasi, di antaranya masalah kemiskinan,“ ungkapnya.

Selain itu, ada masalah perumahan tidak layak huni, stunting, ketenagakerjaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, peternakan, pertambangan dan masalah sosial lainnya.

Pertumbuhan ekonomi, terangnya, dari target 2019 sebesar 5,87 persen realisasi pada kondisi triwulan kedua saat ini mencapai 6,36 persen atau naik 0,49 persen. Sedangkan target pada akhir 2023 menjadi 10,09 persen.

“PDRB per kapita dengan target Rp13 juta pada 2019, pada triwulan kedua sudah mencapai Rp12,28 juta. Target besar yang akan dicapai Rp25 juta di akhir 2023,” terangnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sambung Viktor, saat ini menujukkan peningkatan 0,66 menjadi 64,39 dari target 2019, sejumlah 63,73. Target IPM sebesar 71 pada akhir 2023.

Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan 1,09 persen atau 21,09, pada kondisi triwulan kedua 2019, dari target 2019 sebesar 20 persen. Sementara target di akhir tahun 2023 harus mencapai 12 persen.

“Laju infasi mengalami perkembangan yang baik, dengan capaian pada Juli 2019 sebesar 0,23 persen. Diharapkan, di akhir 2023 pada kisaran 3 persen,” imbuhnya.

Selain itu, tandas Viktor, Indeks Pembangunan Gender bergerak pada posisi 92,57 persen, dan masih di bawah target 2019 sebesar  93 persen. Target RPJMD NTT 2023 sebesar 95 persen.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota dalam mengatasi persoalan ini, tegas Viktor, tentunya menjadi komitmen bersama. Termasuk menjadi komitmen anggota dewan.

“Anggota dewan bersama bupati dalam mengelola sumber daya yang ada, terutama APBD kabupaten, harus secara efektif dan efisien untuk mencapai perbaikan atas persoalan-persoalan ini,” pintanya.