Pelayanan Publik Terbaik adalah, Melindungi Nyawa Rakyat dari Bencana

YOGYAKARTA – Sudah saatnya kepala daerah maupun aparatur negara, melingdungi warganya melalui mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Pelayanan publik yang paling baik, bukan hanya mengenai pelayanan administrasi semata. Namun, juga upaya untuk melindungi nyawa rakyat dari dampak bencana.

”Pelayanan publik terbesar adalah menyelamatkan ribuan nyawa manusia, jangan sampai kita membiarkan banyaknya korban jatuh, peristiwa alam itu akan selalu berulang namun kapan waktunya, kita tidak ada yang tahu,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Doni Monardo, dalam kuliah umum di Fakultas Teknik UGM, Kamis (2/5/2019).

Di kuliah umum bertajuk, Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita, Doni mengatakan, perlunya melakukan pembangunan infrastruktur dan kawasan pemukiman yang mempertimbangkan setiap risiko dan dampak kebencanaan.

Hal itu dikarenakan, apabila bencana terjadi, biaya yang dikeluarkan untuk tahap rekontsruksi dan rehabilitasi tidak sedikit. “Saatnya pemerintah pusat dan daerah mempertimbangkan setiap pembangunan dengan risiko kebencanaan. Yakni dengan melibatkan tim pakar kebencanaan dalam menyusun rancangan pembangunan. Pembangunan harus selalu berorientasi pada kebencanaan. Peneliti harus diberi banyak ruang, untuk memberikan masukan,” tandasnya.

Doni menyebut, selama empat bulan menjabat, Dia menemukan banyak sektor kebencanaan yang harus dibenahi. Terutama mempertimbangkan perubahan fenomena bencana alam dan perubahan iklim. Bencana alam angin puting beliung dan banjir, serta longsor, termasuk tipe bencana yang paling banyak melanda wilayah Indonesia.

”Di 2019 ini, kejadian puting beliung naik signifikan. Ada 628 kejadian, lalu banjir 446 kejadian dan longsor 434 dan karhutla 56 kejadian, kenapa ini terjadi? Akibat ada perubahan iklim dan intensitas hujan tinggi akhir akhir ini,” jelasnya.

Dibagian lain mengenai menambahan alat sistem peringatan dini tsunami. Disebutnya, pemasangan alat tersebut akan sia-sia apabila tidak disertai penjagaan dan perawatan. “Selama ini kita punya ada 26 buoy, namun saat dipakai dan dibutuhkan justru malah tidak berfungsi,” tandasnya.

Sistem peringatan dini tsunami perlu penjagan, yang melibatkan aparat keamanan seperti halnya penjagaan alat strategis nasional. Selain itu, perlu pengadopsian kearifan lokal masyarakat untuk menguarangi risiko bencana.

Kegiatannya dengan memanfaatkan vegetasi dan mereduksi dampak tsunami, salah satu yang dilakukan adalah menanam banyak pohon di sekitar bandara baru di DIY.  “Kita buat vegetasi dengan tanaman tertentu sebagai sebuah solusi, saya akan kirim pohon yang umurnya bisa sampai ratusan tahun seperti pohon pule dan pohon palaka dari Maluku,” katanya.

Deputi Bidang Geofisika BMKG RI, Dr. Ir. Muhamad Sadly, mengatakan, tantangan terbesar BMKG dalam memberikan sistem informasi peringatan dini bencana adalah, melakukan inovasi teknologi.

Inovasi, untuk meningkatkan kemampuan sistem peringatan dini dalam deteksi bencana. “Kita ingin melakukan lompatan inovasi agar jadi cepat, tepat, akurat, luas jangkauan, atraktif dan mudah dimengerti,” katanya.

Menurutnya, fenomena anomali kegempaan di Indonesia semakin meningkat frekuensinya sejak beberapa waktu terakhir. Sehingga perlu diminimalisir dampaknya. “Di 2013 ada 4.234 frekuensi gempa dan sekarang di 2018 ada 11.920 frekuensi jumlah gempa,” ungkapnya.

Mengantisipasi peningkatan tersebut, BMKG berencana memasang lebih banyak sistem peringatan dini tsunami, dan sensor seismik gempa. “Untuk alat monitoring sistem informasi gempa bumi dan tsunami, kita dapat alokasi anggaran sekitar Rp1 triliun untuk masa tiga tahun,” tandasnya.