Indef Ingatkan Risiko Kerja Sama ‘BRI’ Cina-Indonesia

JAKARTA – Peneliti Institute of Development for Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, mengatakan, kerja sama antara Indonesia dengan Cina melalui Belt and Road Initative (BRI) telah dijalin sejak 2013. Namun secara resmi dimulai pada 2015, ketika kedua pihak menandatangani joint statement.

Menurutnya, BRI dalam perdagangan dan industri, merupakan investasi Cina, utamanya dalam bentuk infrastruktur di jalur sutra. Dengan jalur sutra ini, diharapkan produk yang dihasilkan oleh Cina dan program inisiasi industrialisasi Cina (Made In China 2025).

“Cina melakukan apa yang disebut sebagai manifestasi reglobalisasi di tataran ekonomi, termasuk ekspansinya di Indonesia,” kata Andry, dalam diskusi bertajuk ‘Efek BRI Terhadap Perdagangan dan Industri di Indonesia’, di Jakarta, Sabtu (11/5/2019) sore.

Dengan jalinan BRI, Cina tidak perlu khawatir dalam distribusi barang yang mereka hasilkan. Karena infrastrukturnya sudah terkoneksi dari negaranya menuju Eropa dan Asia, bahkan hingga ke Afrika.

Dalam joint statement BRI antara Indonesia dan Cina, beberapa proyek telah disetujui. Diantaranya, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan beberapa KEK lainnya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pengoperasian tahap 1 PLTU 10,000 mega watt, hingga partisipasi dalam proyek lima tahun listrik 35,000 mega watt.

Cina sendiri merupakan mitra dagang utama Indonesia. Yang mana frekuensi dari perdagangan antara kedua negara ini tertinggi di antara mitra dagang lainnya.

“Yakni  mencapai US$ 72,6 miliar pada 2018,” jelas Andry.

Ada pun komoditas utama yang diimpor oleh Indonesia dari Cina adalah peralatan elektronik, mesin dan besi baja. Sementara yang ekspor oleh Indonesia adalah produk sawit dan batu bara.

Dengan karakteristik komoditas yang diekspor oleh Indonesia tersebut, Indonesia mendapatkan keuntungan. Yakni, ketika terjadi perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) yang dimulai pada 2017.

“Permintaan ekspor produk minyak sawit dari Indonesia ke Cina meningkat drastis. Tidak hanya Crude Plam Oil (CPO), tetapi juga seluruh turunannya,” katanya.

Minyak sawit sebagai jantung perekonomian Indonesia, cukup tertolong oleh upaya pembelian yang dilakukan Cina. “Meski kita lihat, bahwa pembelian sawit ini juga terdampak oleh beberapa negara-negara yang menerapkan tarif impor. Yakni, hingga ban produk sawit, dari India dan negara-negara Eropa dan AS,” ujarnya.

Dari segi industri, KEK yang cukup pesat perkembangannya di Indonesia saat ini adalah KEK Morowali. Menurutnya, KEK Morowali menjadi pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia saat ini. Kontribusi ini tidak lepas dari Cina dan BRI-nya. Karena tidak hanya perusahaan, tetapi juga tenaga kerja asing berasal dari Cina.

“Nikel adalah bahan baku baterai. Utamanya baterai dari handphone yang kita saat ini hingga EV (Electronic Vehicle) atau mobil listrik. Selama 10 tahun ke depan, dibutuhkan 1,3 juta ton nikel,” ungkapnya.

Cina dengan ekspansi teknologinya mengharapkan investasi nikel di Indonesia mampu memenuhi kebutuhannya dan dapat menekan biaya. Sehingga, produk-produk elektronik yang dihasilkan tetap kompetitif dibandingkan yang lain.

Dia memprediksi, efek yang akan terjadi melalui kerja sama BRI ini sangat luar biasa. Terutama pembangunan proyek BRI dari segi industri di Indonesia. Apalagi, MoU 28 proyek senilai US$ 91,1 miliar yang sudah ditandatangani antara kedua negara pada April lalu.

Lebih lanjut dijelaskan, pintu masuk BRI adalah Medan. Beberapa kesepakatan pembangunan proyek meliputi Pelabuhan Kuala Tanjung, Kota Bandara Kualanamu, dan KEK Sei Mangkei. Investasi akan masuk dari segi transportasi hingga kawasan industri.

“Indonesia kesulitan menawarkan KEK kepada investor asing, di dalamnya termasuk KEK Sei Mangkei. Padahal, KEK ini merupakan KEK strategis dengan fokus pada hilirisasi sawit,” ungkapnya.

KEK Sei Mangkei ini baru dua perusahaan asing besar yang memiliki tenant. Yaitu, Unilever dengan pabrik Oleochemical dan juga Shimizu Corporation yang mengembangkan biomass.

Menurutnya, banyak permasalahan yang dialami oleh KEK. Yakni mulai dari janji insentif yang tidak ditepati, hingga bahan baku sawit yang justru sulit didapatkan.

Dengan masuknya Cina ke dalam KEK ini, diharapkan dapat melakukan hilirisasi sawit di dalam negeri. Sehingga ke depan Indonesia tidak bergantung pada ekspor sawit mentah atau produk turunan yang rendah.

“Namun tentu perlu waspada, bisa saja hilirisasi sawit tidak terjadi, dan justru memberikan kesempatan bagi Cina untuk mengeruk peluang mendapatkan CPO dengan harga terjangkau dari Indonesia. Perlu diingat, ke depan akan terjadi peningkatan penyerapan CPO Indonesia oleh Cina,” tukas Andry.

Ada pun risiko lainnya, sebut dia, adalah karena digencarkan model kerja sama B2B (Business to Business). Maka sejak 2012, ada 40 perusahaan BUMN Cina sudah menyetujui mengambil peran di dalam kontestasi BRI.

“Mereka akan head to head dengan BUMN kita. Dampaknya, risiko kerugian akan ditanggung langsung oleh BUMN pengolahan sawit seperti PTPN III,” ujarnya.

Bahkan, menurutnya, kemungkinan terburuk KEK Sei Mangkei  akan menjadi milik Cina. Dengan penguasaan secara menyeluruh, hingga pada tahap operasionalnya yang saat ini dikuasai oleh anak perusahaan PTPN III, yaitu PT Kinra.

Dengan masuknya investasi dari Cina ke KEK Sei Mangkai, maka Tenaga Kerja Asing (TKA) akan semakin deras. “Seharusnya tenaga kerja yang terserap bukan dari Cina, tapi dari daerah Sei Mangkei, Simalungun, Medan dan sekitarnya. Kita harus belajar dari kasus KEK Morowali,” tukasnya.