Pertumbuhan Ekonomi Maluku, Diprediksi Melambat

Tonny yang juga dosen Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, mengatakan persoalan tingginya biaya angkutan transportasi udara pernah ia kemukakan saat pertemuan dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita lihat pada saat pemerintah daerah melakukan prediksi, bahwa 2019 kita akan masuk dengan inflasi yang rendah, ternyata inflasi lebih tinggi. Itu pernah diingatkan oleh saya, bila pemerintah pusat maupun daerah tidak bisa mengendalikan harga tiket pesawat, maka akan memicu inflasi dan ternyata betul,” ucapnya.

Pemerintah daerah perlu mengambil langkah kebijakan untuk mengendalikan tingginya harga transportasi udara.

Ada dua solusi yang ia tawarkan kepada pemerintah daerah, yakni subsidi untuk transportasi udara, dan membuka kesempatan bagi perusahaan penerbangan lainnya untuk beroperasi di Maluku, sehingga harga tiket angkutan penerbangan tidak hanya dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

“Kita lihat Papua bisa mendapatkan subsidi untuk transportasi udara, kenapa Maluku tidak? Kebijakan harga tiket pesawat regulasinya bisa dibincangkan dengan pemerintah pusat, untuk penerbangan dari perusahaan-perusahaan asing dari negara lain bisa masuk tidak, sehingga perang tarif atau tiket bisa terjadi, bukan hanya dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan tertentu,” ujar Tonny. (Ant)