INDEF: Inflasi Rendah Mencerminkan Kelesuan Daya Beli Masyarakat

JAKARTA – Wakil Direktur Institute of Development for Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, mengatakan, inflansi yang cenderung rendah saat ini yakni 3,1 persen sering diklaim oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebagai bentuk keberhasilan kebijakan pengendalian harga.

Padahal, inflasi rendah hanya dapat merepresentasikan keberhasilan pengendalian harga, jika beriringan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat.

“Masalahnya, inflasi yang relatif rendah saat ini tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif. Sehingga rendahnya inflasi lebih mencerminkan kelesuan daya beli masyarakat,” kata Eko dalam diskusi INDEF bertajuk ‘Potensi Kenaikan Inflasi Jelang Puasa dan Lebaran’, Minggu (28/4/2019) sore.

Menurut Eko, harga kebutuhan pokok cenderung meningkat jelang bulan puasa dan lebaran. Sementara, kebijakan kendali harga sejauh ini hanya dilakukan dengan cara tradisional melalui operasi pasar dan regulasi-regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan lainnya yang susah diimplementasikan secara optimal.

Setidaknya terdapat tiga komoditas kontributor inflasi yang menjadi langganan di bulan puasa dan lebaran. Yaitu bahan makanan, makanan dan minuman jadi, serta transportasi.

Terkait bahan makanan dan makanan jadi, diantaranya, beras, daging sapi, daging ayam ras, telur dan bumbu dapur menjadi pemicu inflasi pangan di tahun 2018 lalu.

“Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, komoditas-komaditas ini akan menyapa inflasi lagi di tahun 2019 ini. Alarmnya sudah dimulai dari harga bawang putih dan daging ayam ras,” ujar Eko.

Eko menyayangkan sikap pemerintah yang lamban mengatasi masalah ini. Padahal menurutnya, aspek geografi dalam pengendalian inflasi penting untuk dicermati.

Hal ini karena 80 persen lebih persoalan pengendalian harga (inflasi) ada di luar Jakarta. Meskipun ada TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah), tapi tanpa upaya serius menangani inflasi di daerah, maka setiap jelang lebaran harga pangan akan selalu mengalami lonjakan.

Syarat harga stabil jelang puasa dan lebaran, menurutnya, perlunya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi ekspektasi.

Dalam diskusi INDEF ini, Eko pun memberikan solusi mengatasi lonjakan harga jelang bulan puasa dan lebaran. Yakni, tujuh rekomendasi mengatasi potensi lonjakan inflasi.

Pertama, dalam jangka pendek, penanganan lonjakan harga perlu lebih fokus di titik-titik daerah yang selama ini menjadi kontibutor inflasi.

Kedua, tingginya ketergantungan terhadap Jawa dalam pasokan bahan makanan jadi dan produk manufaktur, mempunyai dampak terhadap rentannya kenaikan inflasi yang tinggi. “Sehingga diperlukan perbaikan perdagangan antardaerah dan antarpulau,” ujarnya.

Ada pun ketiga lanjut dia, yakni pentingnya pasar penyeimbang untuk menjaga ekspektasi positif masyarakat dan menjaga kemungkinan permainan harga oleh pedagang.

Keempat yaitu, sinergi TPID dengan retailer dan sentra produsen untuk upaya pengendalian harga dan memotong rantai distribusi pangan. Sedangkan kelima, sinergi kebijakan atasi inflasi musiman (lebaran) dengan komunikasi intensif pelaku usaha dan menjaga ekspektasi masyarakat.

Solusi keenam adalah memperkuat peran Sistem Informasi Harga Komoditi di seluruh provinsi di Indonesia dan setiap daerah harus memperkuat komoditas unggulannya yang diawasi oleh TPID.

Terakhir ketujuh, kebijakan pangan harus diimbangi dengan kebijakan lainnya. Seperti penguatan daya beli masyarakat dan distribusi yang bagus.

“Ini untuk menjamin setiap warga negara dapat mengakses pangan,” tandasnya.