Transaksi Kartu Tani di Purbalingga Tinggi

PURBALINGGA – Program kartu tani yang dicetuskan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, pada periode kepemimpinan sebelumnya, sekarang dilanjutkan kembali.

Di Kabupaten Purbalingga dari 65.000 petani yang sudah terdaftar menerima kartu tani, baru 60.000 yang sudah terealisasi. Transaksi dari kartu tani di Kabupaten Purbalingga cukup tinggi, yaitu menduduki peringkat kedua di Jawa Tengah. Artinya, petani benar-benar memanfaatkan kartu tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Lily Purwati, mengatakan, untuk tahun ini kekurangan 5.000 kartu tani untuk para petani di Purbalingga akan direalisasikan dalam waktu dekat. Mengingat kartu tani sangat dibutuhkan untuk mendapatkan alokasi kebutuhan pupuk.

ʺPentingnya kartu tani ini sudah dibuktikan, dimana Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat kedua di Jawa Tengah untuk transaksi kartu tani. Peringkat pertama adalah Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan, bahwa petani di Kabupaten Purbalingga benar-benar memanfaatkan kartu tani untuk kebutuhan tanaman mereka,ʺ terang Lily, Senin (11/3/2019).

Lily juga menyatakan, sangat berterima kasih kepada para penyuluh pertanian yang sudah bekerja maksimal untuk sosialisasi kartu tani beserta manfaatnya.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi dan sosialisasi agromap serta pembinaan SDM penyuluh dalam program kartu tani, Kabid Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Harjuli Hatmono, menuturkan, penyuluh pertanian harus terus melakukan pendekatan yang komprehensif kepada para petani.

Harus pula menyampaikan bahwa kartu tani bukanlah beban dalam menjalankan pertanian, tapi justru mendatangkan manfaat.

“Banyak petani mengeluhkan penggunaan dalam mendapatkan akses pupuk itu ribet. Ditanya coba ribetnya dimana, lakukan pendekatan dan terus memberikan pengertian, bagaimana cara menggunakannya. Kalau mereka sudah tahu pasti, justru mereka akan merasakan kemudahan dari program ini,” jelasnya.

Kartu tani merupakan program Gubernur Ganjar Pranowo yang tujuannya memastikan petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Model pengawasan distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih ketat dan kebutuhan petani akan pupuk bisa terpenuhi.

Pendataan kartu tani jauh lebih valid, karena pendataan dilakukan berdasarkan inventarisasi lahan garapan. Sehingga pendataan langsung bersentuhan dengan petani penggarap. Pemberian subsidi juga disesuaikan dengan kebutuhan petani.