Pelaku Industri Didorong Berinvestasi ke Pendidikan Vokasi

Editor: Mahadeva Wahyu Sugianto - 2 Mar 2019 - 14:41

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto -Dok: CDN

BOGOR – Kementerian Perindustrian mendorong pelaku usaha, asosiasi dan para pemangku kepentingan melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatannya melalui investasi di pendidikan vokasi.

“Ini akan menjadi prototipe, ke depan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kurikulum di SMK terlebih dahulu melihat kebutuhan industri,” ucap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, saat bertemu pelaku industri, di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/3/2019).

Pembangunan SDM, menjadi salah satu strategi prioritas dalam meningkatkan daya saing, dan produktivitas sektor manufaktur di dalam negeri. Melalui pendidikan vokasi, yang link and match dengan industri, pemerintah mengajak para pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan SDM industri kompeten.

Forum tersebut dihadiri 230 direksi dan pimpinan 147 perusahaan, yang terdiri dari pelaku di sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Industri Agro. Forum itu juga diikuti oleh 20 asosiasi. Airlangga menyebut, dengan insentif super deductible tax, perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan atau berinvestasi untuk vokasi, akan mendapatkan potongan pajak hingga 200 persen.

Sebagai contoh, apabila perusahaan membantu Rp1 miliar untuk SMK, pemerintah akan memberikan potongan pajak hingga Rp2 miliar dalam lima tahun. “Ini merupakan win-win solution. Di satu sisi, pemerintah dibantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, industri bisa mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Sampai akhir 2019, program ini ditargetkan dapat melibatkan 2.685 SMK dan 750 perusahaan. Fasilitas super deductible tax juga diberikan bagi industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk inovasi yang besarnya bisa mencapai 300 persen.

“Ini sejalan dengan langkah prioritas selanjutnya dari pemerintah. Ketika infrastruktur sudah dibangun, selanjutnya pemerintah menggenjot SDM. Jadi, untuk inovasi dan pendidikan, akan diberi fasilitas perpajakan,” pungkas Menperin. (Ant)