Optimalkan Layanan Berbasis Digital, Pemprov DKI Gandeng Selandia Baru

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Selandia Baru dalam meningkatkan kemampuan digital Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memberikan pelayanan publik yang berbasis teknologi digital.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan, pemerintah Selandia Baru memberikan komitmen pembiayaan untuk membantu Indonesia melakukan peningkatan kemampuan ASN dalam memahami kebutuhan warga dan meningkatkan pelayanan publik secara digital.

“Kami berharap, dengan adanya kemitraan bersama Pemerintah Selandia Baru ini dapat benar-benar meningkatkan pelayanan publik dengan transformasi digital. Kami dapat berkaca dan belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan di Selandia Baru,” kata Atika di Blok G, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Komitmen pembiayaan tersebut, kata Atika, juga diimbangi dengan komitmen anggaran pendamping dari Pemprov DKI Jakarta untuk membiayai serangkaian aktivitas dalam melakukan pelatihan peningkatan kemampuan ASN daerah.

“Kami di Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan warga Ibu Kota, memudahkan perizinan membuka usaha, yang dalam praktiknya nanti bisa menggunakan teknologi digital. Harapannya, teknologi digital bisa semakin memudahkan warga,” ujarnya.

Sementara, Komisioner Dagang Selandia Baru (Trade Commissioner of New Zealand Trade and Enterprise) Diana Permana menyampaikan, kegiatan ini merupakan prospek kemitraan jangka Panjang antara Pemerintah Selandia Baru, Pemerintah Daerah di Indonesia, universitas dan perusahaan di kedua negara.

“Kami percaya bahwa kemakmuran yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kemitraan Internasional,” pungkas Diana.

Selain itu, kerja sama ini dapat membangun kota sekaligus komunitas yang sustainable melalui Smart City.

“Membangun kota dan komunitas yang sustainable melalui inisiatif Smart City adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan di Selandia Baru bekerja sama dengan Pemerintah, institusi pendidikan dan anggota masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Government to Government Know-How (G2G Know-How), Malcolm Millar, mengungkapkan, kuatnya aspirasi dari pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan layanan publik berbasis digital. Ini menjadi kesempatan untuk ASN daerah guna belajar langsung dari pengalaman terbaik di dunia.

“Pemerintah Selandia Baru berkomitmen untuk membantu negara mitra belajar dari revolusi digital yang telah dialaminya. Di Selandia Baru, lebih dari 70% interaksi pemerintah dan penduduknya sudah terjadi melalui platform digital. Ini membuat Selandia Baru sebagai salah satu negara yang memimpin dalam hal layanan publik berbasis digital (digital nation) dan mendukung posisi kami sebagai nomor 1 dalam hal Transparansi dan Kemudahan Menjalankan Usaha (Ease of Doing Business),” pungkas Malcolm.

Dia menjelaskan, G2G Know-How Selandia Baru ingin mengambil peran sebagai ‘layanan satu pintu’ bagi pemerintah negara mitra, yang ingin mengakses keahlian dan pengalaman terbaik di sektor pelayanan publik maupun sektor swasta.

Untuk diketahui, rangkaian pertama Seminar Internasional dan Lokakarya ini dilaksanakan di Bandung, 25-26 Februari 2019 dengan tuan rumah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran, serta dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu, seminar dan lokakarya yang sama kembali dilakukan di Jakarta, pada 27-28 Februari 2019, dengan tuan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, difasilitasi oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Kepala SKPD Pemprov DKI Jakarta di bidang Perekonomian dan Tata Pemerintahan beserta jajarannya, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo beserta jajarannya, dan jajaran Kementerian Luar Negeri RI.