Langgar Disiplin, Ratusan TKK di Bekasi Putus Kontrak

BEKASI – Ratusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kota Bekasi, Jawa Barat, diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya di tahun 2019.

Jumlah tersebut hampir mencapai 300 TKK, dan mereka diberhentikan karena melakukan pelanggaran indisipliner sesuai perjanjian kontrak yang telah disepakati.

Dari jumlah ratusan itu, ada terdapat lima orang TKK yang ikut diberhentikan karena mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dalam Pemilu 2019.

Sayangnya jumlah pasti TKK yang tidak diperpanjang belum diberikan angka pastinya, hanya disebut hampir mencapai tiga ratusan TKK yang tidak diperpanjang.

“Pemerintah tidak ada sistem pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi kontrak diputus. Mereka tidak diperpanjang kontraknya di awal tahun 2019 lalu setelah dilakukan verifikasi,” kata Kabid Penilaian Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Meri Soniati, Jumat (15/2/2019). Ia pun  berjanji, memberi data pasti, tetapi hingga sore tidak dikirim.

Dikatakan, Peraturan Wali (Perwal) Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2017, tegas mengatur tentang TKK terkait hari kerja, jam kerja dan itu harus dipatuhi. Ketika itu dilanggar konsekuensinya ada hukuman indisipliner yang dikenakan untuk TKK.

Hukuman untuk TKK empat kali tidak ikut apel, maka akan diberi teguran lisan. Begitu pun jika tiga kali tidak hadir tanpa keterangan, maka akan diberi teguran lisan.

“Sampai jumlah secara kumulatif melakukan pelanggaran disiplin hingga 12 kali, tidak masuk kerja tanpa keterangan atau tidak ikut apel, maka bisa diberhentikan sepihak. Meskipun tanpa persetujuan yang bersangkutan,” jelas Meri.

DKPPD setiap akhir tahun akan melakukan verifikasi dalam hal, salah satunya adalah melihat kehadiran kerja dari TKK itu sendiri. TKK yang tidak diperpanjang kontrak atau diberhentikan saat perpanjangan kontrak 2019 rata-rata karena melanggar disiplin. Menurutnya, TKK merupakan kebutuhan perangkat daerah.

Ada pun total jumlah TKK di Kota Bekasi yang sudah diperpanjang kontraknya tercatat mencapai 13.058 orang TKK dengan posisi didominasi di bidang pendidikan, seperti guru, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran (damkar), dan penyapu jalan atau dari Dinas Lingkungan Hidup.

Jumlah TKK mengalami pengurangan jika dibanding tahun 2018 lalu, tetapi Meri tidak merinci berapa angka pasti pengurangan tersebut.

Meri mengaku dari jumlah TKK puluhan ribu, semua mengisi tenaga teknis bukan administrasi. Menurut dia, jumlah tersebut masih belum maksimal. Tetapi harus dimaksimalkan pada posisi tertentu seperti tenaga administrasi di kelurahan dan lainnya.

“Gaji TKK di Kota Bekasi mencapai Rp3,9 juta per bulan. Besaran tersebut sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi,” pungkas Meri.