Koalisi Aktivis Pertanyakan Seleksi Hakim MK yang Singkat

Menurut catatan koalisi, DPR juga punya rekam jejak yang buruk dalam mencari hakim konstitusi, salah satunya adalah dengan lolosnya mantan Ketua MK Akil Mochtar.

“Demikian juga ada hakim MK yang berkali-kali mendapatkan sanksi etik, namun masa jabatannya diperpanjang tanpa ada proses seleksi yang memadai sebagaimana yang dimaksud oleh UU MK,” ucap Erwin.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Selamatkan MK terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum yaitu; LBH Jakarta, PBHI, Perludem, Kode Inisiatif, ICW, ILR, ICJR, dan YLBHI. (Ant)