Tanggulangi Bencana, Tanggung Jawab Seluruh Lapisan Masyarakat

JAKARTA – Masyarakat harus mengetahui dan mengenal wilayahnya. Jika termasuk rawan bencana maka harus ada edukasi mitigasi bencana. Bukan hanya masyarakat saja, pelaku bisnis pun harus memahami hal ini.

Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono, menyatakan, pengabaian akan kondisi alam dan bagaimana cara menghadapinya akan berakibat pada korban yang banyak.

“Kami sudah melakukan sosialisasi terkait daerah bencana di Indonesia, tapi kami menghadapi reaksi negatif dari beberapa pihak yang berwenang di daerah tersebut,” kata Daryono saat ditemui di Gedung C BMKG Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Daryono menyebutkan, sebenarnya posisi Indonesia yang memiliki banyak patahan dan gunung api memang memiliki risiko tinggi akan bencana.

“Misalnya, gunung api yang berada di laut dan memiliki potensi tsunami. Seperti Rekatonda, Fallway di Flores, Ruang dan Awi di Sangihe atau Gamalama di Ternate. Tapi dengan adanya sosialisasi tentang daerah mereka, maka kita akan mampu menurunkan risiko daerah terdampak bencana maupun risiko korban jiwa,” ujarnya lebih lanjut.

Pemahaman masyarakat yang tinggal di pantai rawan tsunami akan menimbulkan kewaspadaan bahwa tsunami tidak hanya mampu terjadi karena gempa tektonik biasa. Tapi juga karena longsoran.

“Kita memang belum mempelajari sejauh mana batasan longsoran yang mampu mengakibatkan tsunami. Tapi belajar dari kasus Selat Sunda kita tahu bahwa risiko itu ada,” kata Daryono.

Pemasangan alat monitoring peringatan dini merupakan salah satu yang akan dilakukan BMKG dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga. Dan juga dengan partisipasi masyarakat.

“Desain peringatan dini akan dikeluarkan saat impuls tsunami menyentuh alat monitoring yang rencananya akan dipasang di pulau-pulau kecil. Akan ada jeda waktu antara peringatan dini hingga tsunami mencapai pesisir. Waktu inilah yang akan kita manfaatkan untuk melakukan evakuasi,” papar Daryono.

Sebagai contoh kasus Selat Sunda, jika alat monitoring aktif, dari sinyal peringatan dini hingga tsunami itu mencapai pesisir, ada jeda waktu sekitar 20 menit.

“Tapi memang peralatan itu harus ada disposisinya. Jika tidak ada atau masyarakat tidak membantu menjaga maka kita tidak punya jeda waktu tersebut,” urai Daryono.

Untuk alasan inilah, Daryono meminta partisipasi dan peran aktif dari masyarakat untuk menerima bahwa daerahnya merupakan daerah rawan bencana.

“Kalau semua pihak mampu menerima fakta bahwa daerahnya rawan bencana maka akan mudah bagi kami untuk sosialisasi bagaimana cara menghadapinya,” tegas Daryono.

Salah satu daerah yang sudah melakukan adalah Bali bekerja sama dengan BMKG, BPBD dan PHRI untuk melakukan sertifikasi kesiapsiagaan bencana kepada pelaku wisata dan usaha komersial.

“Sudah ada sekitar 64 hotel, rumah sakit dan restoran yang mendapatkan sertifikat siaga bencana,” pungkasnya.