Sejumlah Usaha Perikanan di Lamsel Terdampak Tsunami

LAMPUNG – Pekan kedua pascabencana tsunami melanda wilayah pesisir Rajabasa, Kalianda, dan Lampung Selatan, sejumlah nelayan belum melakukan aktivitas. Akibatnya, sejumlah usaha yang menggantungkan pasokan ikan dari nelayan, pun tak bisa berproduksi.

Samsul Bahri (40), warga Desa Maja, Kecamatan Kalianda, menyebut, sejumlah nelayan di wilayahnya masih memilih beristirahat. Selain dampak tsunami mengakibatkan kerusakan rumah dan dermaga, fasilitas usaha produksi ikan teri rebus juga rusak bersama dengan peralatan tangkap jenis bagan congkel dan perahu fiber.

Menurut Samsul Bahri, di Desa Maja, jumlah nelayan terdampak tsunami mencapai puluhan orang. Meski demikian kerusakan pada perahu hanya terjadi pada perahu miliknya, dan satu nelayan lainnya, Rahmat. Sisanya sebanyak 9 bagan apung atau jerigen, mengalami kerusakan dominan patah pada bagian tiang penyangga dan pelampung.

Bagan apung milik nelayan disebutnya sudah tidak beroperasi sejak Oktober, silam, akibat cuaca buruk angin kencang dan gelombang tinggi.

Samsul Bahri menyebut, kerusakan pada bagan apung diakibatkan terjangan air laut yang masuk ke perkampungan setinggi hampir satu meter.

Pada kondisi normal, masyarakat di wilayah tersebut memiliki usaha sebagai nelayan tangkap, produsen teri rebus serta ikan asin. Kapasitas produksi per hari mencapai 500 hingga 1.000 kilogram. Namun setelah tsunami, nelayan tidak beroperasi. Imbasnya, produksi teri dan ikan asin berhenti akibat tidak ada bahan baku.

“Kami sebagai nelayan ingin tetap melaut, namun imbauan dari BMKG serta pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di laut setelah tsunami, hingga awal tahun membuat pasokan ikan kosong, terlebih nelayan sebagian mengalami kerusakan alat tangkap,” terang Samsul Bahri, Selasa (1/1/2019).

Kerusakan peralatan tangkap milik nelayan, sambung Samsul Bahri, sudah didata oleh Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Perikanan Lampung Selatan. Salah satu perahu tangkap ikan jenis fiber, merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan informasi di wilayah pesisir Kalianda dan Rajabasa, ratusan perahu nelayan, fasilitas pusat pendaratan ikan (PPI) Way Muli, lokasi produksi teri rebus dan ikan asin mengalami kerusakan.

Samsul Bahri mengungkapkan, belum ada informasi terkait bantuan dari instansi terkait, akibat tsunami bagi nelayan.

Samsul Bahri yang juga anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) wilayah Kalianda tersebut juga mengaku, telah mendorong pihak terkait agar peduli pada nelayan terdampak tsunami, terutama yang mengalami kerusakan alat tangkap. Sebab alat tangkap yang digunakan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi nelayan di wilayah pesisir Kalianda.

Samsul Bahri bersama sejumlah nelayan lain, bahkan masih membiarkan perahu dan bagan apung yang rusak. Sebab, sejumlah nelayan mengikuti program asuransi nelayan dengan salah satu syarat verifikasi untuk klaim kerusakan melalui verifikasi faktual kondisi alat tangkap yang rusak.

Sejumlah petugas bahkan mengambil foto perahu yang rusak, lengkap bersama pemilik dengan data ukuran perahu untuk pendataan.

Samsul Bahri mengatakan, satu perahu kecil rata-rata bernilai Rp20 juta hingga Rp30 juta, dan jenis bagan apung bisa senilai Rp50 juta hingga Rp60 juta.

“Harapan kami sebagai nelayan tradisional, ada bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar kami masih bisa menjalankan usaha,” papar Samsul Bahri.

Muhamad Yusuf (50), salah satu nelayan pesisir di desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, juga mengaku masih belum berniat melaut. Usaha menangkap ikan yang menjadi sumber penghasilannya, sudah tidak bisa dijalankan akibat perahu miliknya rusak.

Terjangan tsunami di belakang rumah menghancurkan perahu sekaligus rumah tempat tinggalnya. Ia pun masih fokus untuk upaya perbaikan rumah, meski sudah ada janji dari pemerintah untuk memberikan bantuan bagi rumah yang rusak.

“Kemarin datang menteri sosial dan sejumlah menteri, di antaranya Puan Maharani, janji akan memberikan uang untuk proses pembangunan rumah rusak, kami baru didata terkait tingkat kerusakan rumah,” terang Muhamad Yusuf.

Nelayan yang kerap menangkap ikan teri di wilayah pesisir Rajabasa tersebut, mengaku harus ikhlas jika direlokasi. Pasalnya, sesuai keputusan awal, Pemkab Lamsel sudah menyiapkan hunian sementara (Huntara) di Hotel 56 Kalianda, Lampung Selatan.

Namun, sejumlah nelayan akan mengalami kesulitan dalam usaha, sebab selama ini laut menjadi sumber mata pencaharian. Ia mengaku memilih untuk tinggal di lokasi dekat pantai, agar masih bisa memiliki usaha sebagai nelayan.

Dua pekan pascatsunami, masih berimbas juga bagi pemilik usaha penjualan ikan pasar higienis Kalianda. Salah satunya, Wati (40).

Belum beroperasinya nelayan tangkap, tempat pelelangan ikan (TPI) membuat ia harus mendapatkan ikan dari wilayah pesisir Timur Lampung.

Wati menyebut, sektor usaha perikanan masih belum normal kembali akibat nelayan belum kembali melaut. Stok ikan yang dijual bahkan masih belum stabil, seperti saat kondisi normal hingga waktu yang belum pasti, dengan banyaknya sejumlah nelayan yang kehilangan perahu akibat rusak dan tenggelam.