Indonesia Tetap Undang KT-HAM PBB ke Papua

Editor: Mahadeva Wahyu Sugianto - 30 Jan 2019 - 22:00

Ilustrasi - Lambang PBB - Dok: CDN

JAKARTA – Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mengundang Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berkunjung ke Papua. Kunjungan tersebut, untuk melihat langsung kondisi salah satu provinsi di Indonesia tersebut.

“Pemerintah RI tetap komitmen untuk mengundang KT HAM, yang akan diwakili oleh kantor regionalnya di Bangkok, untuk berkunjung ke Papua,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, Rabu (30/1/2019).

Pernyataan tersebut disampaikan, menanggapi informasi beredar, yang menyampaikan bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu undangan, serta meminta akses untuk berkunjung dan memantau situasi kemanusiaan di Papua.

Menurut Dubes Hasan Kleib, undangan untuk KT HAM PBB berkunjung ke Papua sudah disampaikan langsung kepada Komisioner Tinggi HAM, Zeid al Hussein. Tahun lalu, Zeid al Hussein telah berkunjung ke Indonesia. “Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa KT HAM masih menunggu undangan, atau meminta akses. Hal yang masih tertunda adalah, waktu yang disepakati bersama untuk kunjungan tersebut,” ujar Dubes Hasan.

Wakil Tetap RI tersebut menceritakan pengalaman sebelumnya, mengenai perbedaan pendapat antara pemerintah RI dan KT HAM PBB. Terutama mengenai kesediaan dan pemberian akses oleh pemerintah Indonesia untuk menerima kunjungan Komisioner Tinggi HAM ke Papua.

“Saya pernah, tahun lalu reaksi di sidang Dewan HAM (PBB), ketika KT HAM sebut Indonesia belum berikan akses, karena yang terjadi bukan masalah akses, tetapi karena kantor KT HAM di Bangkok kurang berkoordinasi dan beberapa kali fait accompli. Jadwal kunjungan yang disampaikan satu sampai dua hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Indonesia sebagaimana lazimnya suatu kunjungan,” ungkap Dubes Hasan.

Dubes Hasan memastikan, di Oktober 2018, Dia telah mengadakan pertemuan bilateral dengan KT HAM yang baru, Michelle Bachelet. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pengaturan dan jadwal kunjungan ke Papua. “Saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan yang diharapkan dapat dilaksanakan pada 2019 ini,” pungkasnya. (Ant)