Minimnya Anggaran Jadi Kendala BNPB Cover Penanganan Bencana

JAKARTA — Rentetan bencana terus terjadi pada tahun 2018, mulai dari tanah longsor, banjir, erupsi sejumlah gunung berapi, gempa bumi, hingga terakhir tsunami di Selat Sunda. Sementara itu anggaran yang dibutuhkan untuk mengcover semua bencana tersebut, membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki tugas untuk melakukan penanggulangan bencana baik sebelum maupun pascabencana terjadi membutuhkan dana yang besar. Sedangkan, dana anggota yang diterima oleh BNPB, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

“Tahun 2019 anggaran yang diterima BNPB sebesar Rp610 miliar, dan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Sementara kita harus mengcover semua bencana yang terus mengalami peningkatan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (25/12/2018).

Menurut Sutopo, dengan terbatasnya anggaran yang diterima BNPB, masterplan penanggulangan rencana, seperti gempa bumi, kebakaran hutan, longsor dan banjir tsunami tidak maksimal.

Untuk itu, perlu ada kebijakan bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana harus ditingkatkan, apalagi Indonesia merupakan salah satu negara rawan bencana.

“Idealnya anggaran untuk BNPB maupun BPBD adalah 1 persen, dan itu hanya untuk prabencana saja, seperti sosialisasi budaya sadar bencana, dan lain-lain. Bagaimana dengan setelah pascabencana, tentu nilainya pasti bertambah lagi,” ujarnya.

Lebih jauh Sutopo mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNPB dan salah satu lembaga dari luar negeri, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap bencana terus meningkat. Namun, sayangnya hal itu belum menjadi sikap dan budaya di masyarakat.