TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, menyatakan akan terus memantau pekerjaan pembangunan tanggul di 19 Kecamatan di daerah pesisir Provinsi Riau, karena realisasi pengerjaan masih minim.
“Saat ini pekerjaannya baru sekitar 30 persen. Meski demikian, kita akan terus pantau pekerjaannya sampai waktu yang sudah ditentukan,” kata Kepala Bidang Prasaranan dan Sarana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ngadiyo, di Tembilahan, Selasa (6/11/2018).
Ngadiyo memaparkan, pada 2018, tingkat kerusakan lahan perkebunan tertinggi berada di Kecamatan Kateman, dengan jumlah kerusakan mencapai 18.782 hektare, disusul Kecamatan Mandah dengan tingkat kerusakan mencapai 17,761 hektare, dan Kecamatan Reteh sepanjang 12,66 hektare.
“Sedangkan daerah dengan tingkat kerusakan terendah berada di Kecamatan Keritang, dengan kerusakan sepanjang 851 hektare.
Dia mengatakan, sejak tiga tahun terakhir kerusakan kebun kelapa masyarakat yang disebabkan oleh intrusi air laut terus berkurang.
Pada 2016, kerusakan kebun kelapa masyarakat tercatat sekitar 100.000 hektare. Dengan adanya program penyelamatan kebun kelapa rakyat melalui pembangunan tanggul, kerusakan tersebut semakin berkurang.
Dia berharap, dengan adanya program penyelamatan ini, produksi kelapa petani dapat terus meningkat, dari 1,8 ton per hektare per tahun, menjadi 2,2 ton per hektare per tahun.
Pada dasarnya, lanjutnya, upaya ini memang tidak serta merta memberikan hasil, butuh waktu panjang untuk melihat dampak dari pembangunan tanggul itu sendiri.
“Yang jelas akan berimbas terhadap peningkatan produksi kelapa,” ucapnya.
Ngadiyo menambahkan, percepatan penyelesaian pembangunan tanggul melalui sistem swakelola yang diterapkan saat ini, terkendala sejumlah hambatan, salah satunya lokasi pekerjaaan yang terpencar-pencar, sehingga proses mobilisasi alat berat sedikit terlambat. (Ant)