Pemilu di DIY Dipantau 5.661 Relawan

YOGYAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat, hingga saat ini sudah ada 5.661 relawan, dari 130 organisasi masyarakat sipil, yang terdaftar akan melakukan pemantauan tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 di daerah tersebut.

“Ada berbagai organisasi masyarakat sipil yang terdata. Semuanya tersebar di seluruh kota dan kabupaten di DIY,” kata Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, Jumat (23/11/2018).

Berdasarkan data Bawaslu DIY, jumlah relawan yang akan melakukan tugas pemantauan di Kota Yogyakarta, tercatat ada 143 orang dari 32 organisasi, di Bantul ada 1.439 orang pemantau dari 13 organisasi. Di Gunung Kidul ada 1.708 orang dari 18 organisasi, Kulon Progo ada 1.211 orang dari 15 organisasi, dan Sleman ada 1.159 orang dari 24 organisasi.

Bagus menyatakan, jumlah relawan saat ini terdata sudah cukup banyak, bahkan melebihi perkiraan Bawaslu. “Relawan berbeda dengan Pemantau Pemilu 2019. Sampai saat ini, Bawaslu DIY memang belum menerima institusi yang mendaftar sebagai Pemantau Pemilu 2019 di DIY,” jelasnya.

Meskipun demikian, sudah ada 17 pemantau pemilu yang mendaftar di Bawaslu RI, dan dimungkinkan salah satu wilayah pengawasan dari pemantau tersebut berada di DIY. “Kami juga melakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok relawan. Mungkin saja, mereka berkeinginan untuk mendaftar sebagai Pemantau Pemilu 2019 di DIY. Apalagi, tugasnya juga hampir sama,” tambahnya.

Sedangkan untuk relawan, akan terus dikoordinasi, sehingga pengawasan tahapan Pemilu 2019 dapat dilakukan dengan cara pengawasan partisipatif. “Kami tidak memasang target jumlah relawan yang akan bertugas saat Pemilu 2019. Mengalir saja. Namun demikian, di DIY akan ada 11.700 tempat pemungutan suara,” tambahnya.

Selain menerjunkan relawan untuk melakukan pengawasan partisipatif, Bawaslu DIY juga melakukan terobosan dengan gerakan desa atau kelurahan antipolitik uang. Saat ini, sudah terbentuk dua desa antipolitik uang, yaitu Desa Murtigading Bantul dan di Desa Candibinangun Sleman. Dalam waktu dekat, hal yang sama akan dilakukan di Desa Sardonoharjo Sleman. “Harapannya, desa atau kelurahan antipolitik uang ini bisa tersebar merata di seluruh wilayah,” kata Bagus.

Diharap, seluruh kegiatan di desa dan kelurahan antipolitik uang tersebut, dapat memberikan pendidikan politik yang baik ke warga di wilayah tersebut. “Kami pun meminta agar desa bisa berjejaring dengan panwas di wilayah tersebut,” pungkasnya.