KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pemerintah tingkat desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di sektor riil dan pariwisata guna mengembangkan potensi lokal dan ekonomi rakyat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kulon Progo, Sudarmanto di Kulon Progo, Rabu, mengatakan, saat ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa-desa masih fokus layanan keuangan.
“Untuk itu, kami mendorong pemerintah desa melakukan penguatan sektor riil dan pariwisata,” katanya.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah tingkat desa mulai memetakan dan mendata potensi desa yang diharapkan dapat dikembangkan sebagai unit usaha dari BUMDes, seperti potensi wisata.
“Saat ini, kami mendampingi pemerintah desa dalam menggali, memetakan dan mendata potensi desa. Harapan kami, potensi yang dimiliki desa mampu mendongkrak dinamisasi perekonomian masyarakat setempat,” kata Sudarmanto.
Ia mengakui saat ini, BUMDes di 87 desa dan satu kelurahan masih bergerak pada sektor simpan pinjam, sehingga bukan hal yang mudah menggerakkan pemerintah desa menangkap peluang usaha, seperti sektor pariwisata.
Bagi BUMDes yang memiliki unit usaha pariwisata, maka Pemdes harus mengalokasikan anggaran, baik melalui alokasi dana desa (ADD) atau dana desa (DD). Selain itu, harus dibuat mekanisme pengelolaan, mengingat objek wisata yang berkembang dimiliki warga dan dikelola oleh masyarakat, sehingga diperlukan payung hukum berupa peraturan desa, persetujuan direksi BUMDes dan kepala desa.
BUMDes di sektor riil bergerak memasarkan produk lokal, menjual pulsa dan fotocopy, hingga menjual pupuk.