Pengamanan Pilkada Tidak Sesuai RAB, PMKRI Demo Polres Sikka

MAUMERE – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere, kembali melakukan aksi demo ke Polres dan DPRD Sikka, Senin (17/9/2018). Masa kembali mempersoalkan dana pengamanan Pilkada Sikka tahun 2018.

“Permasalahannya dana pengamanan Pilkada Sikka mulai dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan ke DPRD Sikka. Dalam RAB diajukan 19 item kegiatan dan terdapat penyalahgunaan, yang tidak sesuai dengan item-item di RAB sebanyak tujuh item,” sebut Benediktus Rani, Ketua PMKRI Cabang Maumere, Senin (17/9/2018).

Seperti yang tertulis dalam pernyataan sikap yang ditandatanganinya, informasi tersebut mencuta setelah adanya curahan hati empat anggota Polres Sikka kepada PMKRI Maumere. Mereka merasa dirugikan sehingga mendesak dilakukan investigasi. “Ada tujuh item yang terdapat duplikasi kuitansi, dimana anggota polisi tersebut mengaku bekerja tanpa mendapatkan upah semestinya, yakni saat kegiatan pendaftaran pasangan calon, dan tahapan penetapan pasangan calon, memenuhi syarat,” ungkapnya.

Duplikasi kuitansi juga terjadi pada item kegiatan penentuan, dan penetapan nomor pasangan calon, pengamanan dan pengawalan logistik pilkada, dana bekal kesehatan, pelatihan Pengawalan Pribadi (Walpri) di polda NTT serta dana kontinjensi. “Untuk itu PMKRI Maumere melakukan aksi jilid II ke Polres Sikka dan DPRD Sikka untuk menuntut DPRD Sikka segera memanggil Kapolres Sikka untuk mengklarifikasi terhadap gugatan PMKR Maumere serta mendesak DPRD Sikka segera membentuk Pansus dana pengamanan Pikada 2018,” ungkapnya.

PMKRI Maumere menilai, DPRD Sikka tidak jelas dalam mengkaji dana pengamanan Pilkada yang diberikan Kepada Polres Sikka. Oleh karenanya,  DPRD Sikka diminta secara kelembagaan untuk serius menyikapi kasus tersebut. “Dari investigasi PMKR Maumere. kami menemukan adanya kesamaan item anggaran oleh dua institusi yakni Polres Sikka dan KPU Sikka, yang mengakibatkan terjadinya dobel pemanfaatan anggaran Pilkada, seperti pada item perhitungan surat suara tingkat KPU, dan penetapan pasangan calon terpilih di KPU Sikka,” paparnya.

Anggota DPRD Sikka, Faustinus Vasco menyebut, seharusnya DPRD Sikka segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mencermati soal dana pengamanan pikada. Pansus akan dipanggil untuk mendapatkan penjelasan terkait apa yang disampaikan PMKRI Maumere. “DPRD Sikka segera membentuk Pansus agar penggunaan dana Pilkada Sikka 2018 bisa terang benderang karena semua pihak pasti akan dipanggil untuk memberikan penjelasan,” ungkapnya.

Vasco berharap, permasalahan yang disampaikan PMKRI Cabang Maumere bisa segera dirindaklanjuti lewat pembentukan pansus, agar tidak menimbulkan polemik terkait hibah dana Pilkada.