LKKS Fokus Lakukan Pembinaan Posdaya di Sumatera Barat

PADANG – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosisal (LKKS) Provinsi Sumatera Barat, secara fokus melakukan pembinaan terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, yang masih terjadi di daerah Sumatera Barat.

Ketua LKKS Sumatera Barat, Nevi Zuairina, mengatakan, sangat penting melakukan pembinaan terhadap Posdaya. Apalagi terbentuk dan adanya pengurus Posdaya itu dari masyarakat setempat. Artinya, Posdaya dikelola masyarakat, dan Posdaya mengabdi untuk masyarakat.

Hal demikian dinilai pengelolaan Posdaya tidak bisa dilepas begitu saja. Namun, perlu untuk dibina dari berbagai sisi, sehingga harapan untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud.

Ia menyebutkan, berbagai sisi peran Posdaya yang dibina, seperti berkaitan dengan empat pilar, yakni pilar pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Keempat pilar itu, merupakan langkah langkah untuk mengentaskan kemiskinan.

“Banyak bentuk pembinaan yang kita lakukan. Misalnya untuk ekonomi, LKKS memberikan pembinaan terkait pengembangan usaha. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa kendala dalam menjalankan usaha bagi rakyat kurang mampu, tetap terjadi,” katanya, Rabu (15/8/2018).

Pembinaan yang dilakukan seperti memberikan solusi terkait persoalan yang dihadapi oleh Posdaya dalam membantu masyarakat setempat. Misalnya persoalan minimnya kesadaran masyarakat soal pendidikan.

Di sini, LKKS memberikan cara kepada Posdaya tentang menyosialisasikan pentingnya pendidikan. Hal ini mengingat peran Posdaya di desa menjadi ujung tombak atau perpanjangan tangan dari pemerintah.

Apalagi LKKS merupakan lembaga nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri, yang dibentuk di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang giat melakukan koordinasi dalam rangka pengentasan dan pengurangan dampak kemiskinan. Untuk itu, LKKS fokus melakukan pembinaan.

“Setiap daerah di Sumatera Barat beragam persoalan masyarakatnya. Jadi semenjak dibentuknya Posdaya di Sumatera Barat melalui kerja sama Yayasan Damandiri, kalau yang tinggal di kawasan pinggiran pantai, kebanyakan persoalan kebersihan. Seperti tidak mempunyai jamban yang bersih. Kalau yang tinggal di kawasan daerah perbukitan, persoalannya ekonomi. Hal ini telah kita pelajari, maka LKKS fokus melakukan pembinaan,” sebutnya.

Menurutnya, sejauh ini, LKKS belum lagi mengumpulkan data yang konkret tentang kondisi kemiskinan di Sumatera Barat, semenjak adanya peran Posdaya di seluruh daerah di Sumatera Barat. Namun, Nevi memperkirakan, sejauh ini dampak dari peran Posdaya cukup mempengaruhi berkurangnya angka kemiskinan di Sumatera Barat.

Ia juga mengatakan dalam melakukan pembinaan, LKKS menjadwalkan dilakukan rutin setiap bulan di daerah yang berbeda. Dalam setiap momen melakukan pembinaan itu, dihadirkan puluhan Posdaya. Sebelum diberikan pembinaan, LKKS mempersilakan Posdaya menyampaikan kendala selama menghadapi kondisi masyarakat yang riil di lapangan.

Seperti pembinaan yang telah dilakukan di Kota Payakumbuh, kata Nevi, ada sebanyak 76 Posdaya yang berasal dari 13 kelurahan di Kota Payakumbuh mendapatkan pembinaan dari LKKS. Di setiap momen pembinaan, LKKS selalu menekankan soal penanggulangan kemiskinan dan Sustainable Development Goals, kepada kader Posdaya.

“Saya juga menyampaikan kepada kader Posdaya, selain berharap adanya pembinaan. Posdaya juga harus aktif berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam rangka penguatan dan menciptakan ketahanan sosial dalam rangka menciptakan 17 tujuan LKKS Posdaya secara berkelanjutan atau sering disebut Sustainable Development Goals (SDGs),” ucapnya.

Untuk itu, di setiap LKKS mendatangi Posdaya di berbagai daerah, menyampaikan harapan kepada Posdaya untuk mampu membangun ketahanan sosial, sehingga mampu menjadi mekanisme yang handal dalam pemecahan masalah sosial, yang bersifat konvensional dan masalah sosial kontemporer sesuai perkembangan zaman.

Nevi juga berpendapat, dengan adanya Posdaya dapat memutus rantai kemiskinan. Caranya, kader Posdaya perlu giat berkoordinasi dengan instansi OPD terkait.

“Posdaya diharapkan mampu meminimalisir adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk itu, Posdaya diminta lebih giat dan proaktif berkoordinasi secara berjenjang,” jelasnya.