APBD Defisit, Bengkalis Tetap Pekerjakan 5.000 Honorer

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Provinsi Riau, tetap akan mempekerjakan 5.000 tenaga honorer-nya. Meski, saat ini terjadi defisit keuangan daerah.

“Sejauh ini belum ada pemikiran untuk merumahkan, atau memberhentikan 5.000 tenaga honorer. Bahkan belum ada rencana untuk memotong honorarium mereka, walaupun terjadi defisit keuangan daerah sekitar Rp1,4 triliun,” ujar Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, Sabtu (18/8/2018).

Langkah lain yang akan ditempuh, untuk merasionalisasi anggaran yang defisit, adalah dengan memangkas sejumlah kegiatan, di seluruh Organiasi Perankat Daerah (OPD) yang tidak dianggap penting. “Kegiatan yang tidak penting harus di pangkas, dan juga terhadap kegiatan fisik yang sebelumnya sudah direncanakan tentu akan dikurangi, mengingat anggaran defisit yang terjadi saat ini cukup besar,” tandas Bupati.

Ditegaskanya, akibat defisit keuangan, harus dilakukan upaya penyelamatan APBD. Ada solusi seperti yang dilakukan Provinsi Riau, dengan merumahkan atau memberhentikan tenaga honorer. “Daerah lain menempuh cara memberhentikan, dan ada juga menyusutkan honorarium, yang diberikan hanya sepertiga sampai seperempat besaran yang diterima sebelumnya. Jika sebelumnya Rp1,5 juta per bulan, dirasionalisasi menjadi Rp375 perbulan,” tandsas Amril.

Dikatakan mantan Kades Muara Basung tersebut, APBD Kabupaten Bengkalis 2018 yang disahkan sebesar Rp3,6 triliun. Defisit angaran yang terjadi sebesar Rp1,4 triliun. Diperkirakan realisasi anggaran pendapatan hanya Rp2,2 triliun atau 61,11 persen.

Sisanya, dari Rp2,2 triliun tersebut, sekitar Rp1,4 triliun atau 63,64 persen bakal terserap untuk belanja pegawai. Dengan kata lain, dana yang bisa digunakan untuk belanja pembangunan kurang lebih hanya Rp800 miliar.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan, mendukung langkah Pemkab Bengkalis untuk tidak merumahkan ribuan tenaga honorer. Diharapkannya, masyarakat kondisi keuangan daerah yang terjadi saat ini.

Menurut Indra, dalam waktu dekat, legislatif dan eksekutif akan kembali melakukan rapat bersama, membahas rasionaliasi anggaran tersebut. “Jangan lagi menyamakan kondisi saat ini dengan 10 tahun yang lalu dimana keuangan daerah saat itu berlimpah ruah, seperti adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan yang sangat besar. Bahkan jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah,” tandasnya.(Ant)