Sekjen: 90 Persen BUMDes Belum Berkembang

YOGYAKARTA — Sekjen Forum BUMDes Indonesia, Rudy Suryanto, menyebut 90 persen dari total sekitar 27.607 BUMDes yang ada di Indonesia, masih belum bisa dikatakan sukses dan berhasil. Selain itu, masih dalam tahap rintisan sehingga belum bisa berkembang maksimal.

“Dari sekitar 27.607 BUMDes yang ada saat ini, tidak lebih dari 100 saja yang memiliki pendapatan diatas Rp500 juta. Artinya 90 persen lebih, bisa dikatakan masih belum sukses,” ujarnya dalam Seminar Ekonomi Kerakyatan di Pusat Studi Ekonomi Rakyat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Sabtu (14/07/2018).

Menurut Rudy, terdapat sejumlah faktor menjadi penyebab banyak BUMDes di Indonesia sulit berkembang. Mulai dari kesalahan memilih potensi usaha yang dijalankan, kurangnya inovasi, kapasitas SDM yang rendah hingga tata kelola yang masih lemah.

“90 persen BUMdes tumbuh karena tuntutan dan tekanan dari atas. Mungkin sebenarnya belum siap, tapi dipaksakan harus berdiri. Sehingga banyak masalah yang kemudian muncul,” ujarnya.

Sebagai rintisan, banyak BUMDes dikatakan kerap salah memilih potensi untuk digarap. Hal itu tidak terlepas dari kurangnya keberanian, kurangnya inovasi, serta kurangnya reverensi yang dimiliki pihak pengelola BUMDes.

“Banyak BUMDes gagal karena planning tidak matang. Potensi ada, ide bisnis ada, tapi tidak diuji terlebih dahulu,” ujarnya.

Untuk mengatasi rendahnya kapasitas SDM, baik itu kapasitas wirausaha, kapasitas leadership maupun kapasitas managerial hingga tata kelola yang lemah, menurut Rudy, diperlukan penguatan kelembagaan, yakni melalui pelatihan-pelatihan. Hal itulah yang coba dilakukannya selama ini.

“Kita melakukan pemetaan. Hasilnya ada lima bentang kategori usaha yang terbukti memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi. Yakni bisnis sosial seperti pengelolaan sampah, air, listrik dll, bisnis wisata, bisnis pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dll, bisnis perdagangan seperti pendirian pasar desa atau desamart, hingga usaha jasa keuangan atau non keuangan,” katanya.

Sementara itu pembicara lainnya, Lurah Desa Panggungharjo Sewon Bantul, Wahyudi Anggoro Hadi, yang mendapatkan prestasi sebagai lurah berprestasi dan desa terbaik nasional, menyebut Kemandirian sebuah desa tidak ditentukan oleh aspek geografis maupun aspek sosiologi.

Tapi, ditentukan oleh tiga aspek, yakni kapasitas sosial berupa sumber daya warga desa, kapasitas politik dan kepemimpinan, serta kapasitas proses dan birokrasi yang dimiliki aparatur pemerintah desa.

“Kapasitas politik adalah kemampuan pemimpin mengarahkan kebijakan. Kapasitas politik sangat tergantung pada proses politik. Kalau kita berangkat dari proses politik yang bermasalah, maka kapasitas politik akam bermasalah. Tapi kalau berangkat dari proses politik yang baik, maka kapasitas politik dimungkinkan berjalan ke arah yang baik,” katanya.