575 Caleg Berkarya Siap Bertarung dalam Pileg 2019

YOGYAKARTA – Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto, menyatakan kesiapan partainya untuk mengikuti kontestasi politik dalam Pemilu Legislatif  (Pileg) tahun 2019 mendatang.

Putra Bungsu Presiden Kedua RI, HM Soeharto itu, menyebut sebanyak 575 caleg Partai Berkarya dari 80 Dapil se-Indonesia siap bertarung dalam Pileg 2019.

“95 persen kuota bakal caleg dari 80 Dapil di 34 provinsi se-Indonesia hampir seluruhnya terpenuhi. Ada sekitar 575 caleg Partai Berkarya yang siap bertarung dalam Pileg 2019,” ujarnya, seusai acara Pengajian Muhasabah di Ponpes Ora Aji di Dusun Tundan, Purwomartani, Kalasan Sleman, Sabtu (30/6/2018) malam.

Hadir bersama sejumlah pengurus Partai Berkarya lainnya di antaranya Siti Hediati Hariyadi, SE atau Titiek Soeharto, dan Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek Soeharto, Tommy Soeharto menyebut, akan ada sejumlah tokoh partai yang kembali bergabung dengan Partai Berkarya dalam waktu dekat ini. Namun, ia masih enggan menyebutkan siapa saja tokoh tersebut.

“Seminggu ini baru akan kita umumkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Tommy Soeharto sendiri mengkritisi sejumlah hal terkait kondisi dan situasi bangsa saat ini. Di antaranya kebijakan dana desa yang belum mampu mensejahterakan masyarakat, jumlah petani yang menyusut, hingga membengkaknya hutang negara yang mencapai Rp4700 triliun.

“Dana desa yang anggarannya begitu besar, nyatanya belum mampu mensejahterakan rakyat. Sehingga rakyat tetap susah. Petani kita saat ini juga tinggal 20-30 persen. Sementara, 70-80 persen jadi buruh tani. Hutang kita saat ini mencapai Rp4700 triliun, sangat memprihatinkan. Padahal, zaman Pak Harto dulu, hutang kita hanya Rp100 triliun,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Tommy Soeharto mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki kondisi tersebut. Yakni untuk mengembalikan kondisi seperti saat era kepemimpinan Pak Harto. Pembangunan berjalan baik, lapangan pekerjaan terbuka luas, pertanian maju, dan Indonesia menjadi negara berdaulat serta disegani.

“Kita harus mengembalikan apa yang sudah baik di zaman dahulu. Yang kurang baik tentu harus ditinggalkan. Selama ini, Orde Baru selalu diidentikkan dengan KKN. Padahal, selama 20 tahun lebih, hal itu tidak terbukti. Karena nyatanya memang almarhum Pak Harto tidak pernah korupsi. Sementara, pascareformasi, KKN justru terjadi dimana-mana. Ini sangat memprihatinkan dan harus kita perbaiki bersama,” pungkasnya.