Pemkab Bantul Sanggupi Permintaan Kapal Patroli Pengamanan Perikanan

BANTUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyanggupi permintaan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) setempat untuk menyediakan kapal patroli keamanan laut.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah adanya aksi pencurian ikan oleh kapal dari luar daerah. “Memang dari HNSI ada juga permintaan berkaitan dengan keamanan, dan Pak Bupati sudah mau menyanggupi untuk memenuhi hal itu,” kata Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul Pulung Haryadi di Bantul, Selasa (29/5/2018).

Menurutnya, kesanggupan untuk memenuhi sarana keamanan laut bagi nelayan pantai selatan itu mempertimbangkan, setiap musim tertentu banyak kapal ikan besar dari luar DIY masuk ke zona kawasan nelayan kecil mencari ikan. “Ya kan banyak pencurian ikan, kapal-kapal besar masuk ke zona pinggir yang harusnya tidak boleh, bukan kapal asing tapi dari luar DIY. Cuma memang ada aturannya kalau-kapal besar itu sudah ada jalurnya sendiri,” katanya.

Dengan demikian, jika kapal ikan besar dari luar daerah masuk ke jalur nelayan kecil, berpotensi menurunkan hasil tangkapan ikan. Sehingga perlu pengawasan dari kapal patroli. “Tentu kami akan koordinasi dengan Polair (Polisi Air) Polda DIY termasuk dengan provinsi terkait penambahan sarana pengawasan itu, dan untuk bisa sampai ke lokasi batas wilayah perlu kapal, bisa kapal cepat,” katanya.

Pulung mengatakan, permintaan HNSI Bantul terkait sarana keamanan laut itu masih dikoordinasikan. Namun diupayakan dapat direalisasi pada APBD Perubahan 2018 atau ABPD 2019.

Selain sarana patroli laut, dalam audiensi HNSI Bantul dengan Bupati dan OPD-nya, Senin (28/5/2018), juga ada permintaan dilakukan perbaikan fasilitas-fasilias nelayan yang sudah rusak seperti gedung pertemuan nelayan. “Kalau yang milik nelayan kita memang agak kesulitan untuk memfasilitasi, tetapi tetap kita pikirkan nanti aturannya seperti apa agar bisa dianggarkan. Jadi nanti mekanismenya seperti apa, apakah hibah atau bagaimana perlu kita bahas,” katanya.