Petani Berharap Pemerintah Konsekuen dalam Pembatasan Alih Fungsi Lahan

YOGYAKARTA — Sejumlah petani berharap pemerintah konsekuen dengan kebijakan pembatasan alih fungsi lahan pertanian, dalam rangka mewujudkan program swasembada pangan nasional.

Yakni dengan memberikan kemudahan bagi petani untuk mengolah lahan pertanian masing-masing, sehingga kesejahteraan seluruh petani dapat meningkat. Yang pada akhirnya hal itu akan membuat para petani tetap bersemangat menjadi petani dan mempertahankan lahan pertanian mereka.

“Di Sleman ini ada aturan Perda yang melarang petani mengalihfungsian lahan pertanian. Namun mestinya harus ada konsekuensi dari pemerintah. Jika petani kesulitan mendapatkan bibit, pupuk, mestinya pemerintah memberikan subsidi. Dengan begitu petani akan lebih sejahtera dan tambah semangat untuk bertani,” ujar salah seorang petani, asal Sleman, Kuntadi.

Dalam acara dialog dan temu tani bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Haryadi SE (Titiek Soeharto) bertempat di dusun Daratan III, Sendangarum, Minggir, Sleman, Kuntadi, menilai jika konsekuensi semacam itu tidak diberikan, maka akan banyak petani di desa yang berpikir ulang untuk tetap menjadi petani. Bukan tidak mungkin petani akan mengalihfungsikan lahan pertanian mereka, karena profesi petani dinilai tidak lagi menguntungkan.

“Harapan kita ialah bagaimana lahan pertanian di desa, bisa menghasilkan pendapatan yang tidak jauh berbeda dengan lahan yang luasnya sama di kota. Sehingga tidak hanya warga kota saja yang bisa sejahtera, tapi juga warga di desa-desa,” katanya.