Membangun Kejayaan Indonesia

Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno mengungkapkan untuk mengetahui secara mendalam kondisi dan kebutuhan masyarakat, Presiden Soeharto melakukan perjalanan “rahasia” keliling pulau Jawa selama 11 hari.

Perjalanan yang hanya diketahui beberapa orang tersebut dimaksudkan untuk menyerap secara langsung aspirasi dari masyarakat dan mengetahui kondisi pedesaan di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Pak Harto bermaksud membangun perekonomian pedesaan dan meningkatkan produksi beras di Indonesia. Karena, sampai tahun 1970-an Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar di Asia.

Perjalanan tersebut jangan dibayangkan seperti perjalanan seorang Presiden. Karena bersifat rahasia, perjalanan dilakukan tanpa pengawalan. Pak Harto pun memilih selalu menginap di rumah penduduk. Makan pun tidak di rumah makan, melainkan menyantap bekal yang sudah disiapkan Ibu Tien Soeharto seperti sambal ikan teri dan kering tempe. Nasinya pun berasal dari beras yang sudah dibawa dari Jakarta. Jadi disamping rahasia, perjalanan itu pun sangat sederhana.

Sukses Pembangunan Pertanian

Dari perjalanan tersebut diperoleh bahan masukan untuk merancang pembangunan pedesaan di Indonesia. Yang menjadi target utama adalah bagaimana meningkatkan hasil pertanian. Sehingga kebutuhan akan pangan bisa dipenuhi secara mandiri. Ahli-ahli pertanian pun diturunkan ke pedesaan untuk membimbing petani dalam meningkatkan produksi padinya. Program yang dikenal dengan intensifikasi pertanian itu dibuat secara komprehensif.

Untuk itu dibangun irigasi-irigasi, memberikan subsidi pupuk yang distribusinya dikendalikan oleh pemerintah. Petani pun mendapat benih padi yang berkualitas. Para ahli pertanian yang dulu dikenal sebagai penyuluh pertanian mendapat tugas bagaimana melawan hama padi seperti wereng dan tikus yang menjadi “musuh bebuyutan” para petani.

Didukung oleh stabilitas nasional pembangunan bisa berjalan lancar. Intensifikasi pertanian yang disertai dengan peningkatan infrastrukturnya ditambah pula dengan program Bimas dan Inmas, menghasilkan capaian produksi pangan yang luar biasa. Pada tahun 1984 Indonesia mampu menjadi negara berswasembada beras. Sehingga organisasi pangan dunia (FAO) memberikan penghargaan atas keberhasilan pembangunan pertanian tersebut.

Pak Harto pun sempat membawa 15 orang petani untuk ikut dalam sidang FAO. Sehingga para petani bisa bercerita langsung kepada delegasi yang menghadiri sidang FAO mengenai program pertanian yang dilakukan.

Pola pembangunan pertanian ini tidak mengherankan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Para pejabat pemerintah sering dimintas asistensinya untuk menularkan ilmu pengetahuannya kepada negara-negara lain, baik di kawasan Asia maupun Afrika. Alhasil, nama Indonesia pun menjadi harum di mata dunia.

Tanpa banyak bicara program-program pembangunan pertanian dilaksanakan secara konsisten. Sebab itu, Indonesia yang semula menjadi pengimpor beras terbesar telah berubah menjadi negara pengekspor beras. Para petani dan masyarakat Indonesia pun merasakan nikmatnya keberhasilan swasembada beras pada masa itu.

Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Presiden Soeharto yang menyadari bahwa hasil pembangunan tidak akan berarti apa-apa apabila laju pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan. Dalam pandangan Pak Harto, kenaikan produksi pangan yang besar tidak akan berarto jika pertambahan penduduknya juga tinggi. Maka, pelaksanaan program keluarga berencana sangat penting artinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada pun pilihan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah program Keluarga Berencana yang dimasukkan sebagai ke dalam program pembangunan nasional.

Program Keluarga Berencana (KB) dikendalikan melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dibentuk pada tahun 1970. Kampanye nasional dengan semboyan “Dua Anak Cukup” menjadi sangat populer. Namun demikian, program KB ini sesungguhnya mendapat tantangan yang tidak ringan. Bisa dibayangkan, program KB harus berhadapan dengan simbolisme kemakmuran—banyak anak banyak rejeki.

Belum lagi pandangan kokoh dari kalangan agamawan, yang mengatakan, KB haram karena mencampuri urusan Tuhan untuk takdir manusia. Toh pemerintah tidak kehilangan akal, yakni, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama di pedesaan untuk ikut mendukung program KB. Akibatnya, terjadi lonjakan luar biasa dari peserta KB di masyarakat. Pandangan hidup masyarakat dari banyak anak banyak rejeki, menjadi keluarga kecil keluarga bahagia.

Sesungguhnya program KB tidak semata-mata untuk mengendalikan kelahiran, melainkan meningkatkan pula taraf kesehatan masyarakat. Karena, BKKB memiliki tiga kebijakan, yang meliputi : pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian—terutama kematian ibu dan anak, serta perpanjangan harapan hidup. Untuk itu pula, keberadaan Poshandu menjadi faktor penting dalam mendorong kesadaran masyarakat di bidang kesehatan secara mandiri.

Keberhasilan program kependudukan dan KB, mengantar Pak Harto memperoleh Penghargaan Tertinggi PBB di bidang Kependudukan atau UN Population Award. Penghargaan disampaikan langsung oleh Sekjen PBB Javier de Cuellar di Markas PBB di New York tepat pada saat Pak Harto berulang tahun ke-68, tanggal 8 Juni 1989.

Pembangunan Yang Bertahap

Sejak awal pemerintahannya, Pak Harto secara sistematis merancang program pembangunan. Sebagai Mandataris MPR, Presiden menjalankan amanat pembangunan melalui Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga Presiden dibantu para menteri, pejabat pemerintah di daerah, mengaplikasikan program pembangunan secara nyata kepada masyarakat.

Konsepsi pembangunan dirancang dengan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Seluruh program pembangunan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pak Harto mengatakan, Pembangunan Jangka Panjang Tahap I meletakkan pondasi untuk menuju Pembangunan Jangka Panjang II, yakni: memasuki Tahapan Tinggal Landas.

Selain itu, untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mendorong tumbuhnya koperasi, usaha kecil dan usaha menengah. Sesuai amanat UUD ’45 (sebelum di Amandemen) terutama Pasal 33 menyatakan : 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian integral Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila merupakan proses perubahan ke arah kemajuan, mencakup pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan-keamanan, bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan tampak dengan tingginya lajut pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai melalui Pelita I,II,III, IV, V, dan VI. Dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6%,7%,8%, bahkan mencapai 9%. Indonesia menjadi salah satu negara yang dipandang sukses dalam pembangunan ekonominya. Sehingga pemerintah memiliki kekuatan untuk membangun sektor-sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan, yang menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai aset bangsa di masa datang.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten tersebut, lapangan pekerjaan pun bisa menyerap angkatan kerja yang ada. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di dalam kesejahteraan masyarakatnya.

Pelaksanaan pembangunan pada masa pemerintahan Pak Harto selalu dilandasi oleh implementasi Pancasila dan UUD ’45. Sebab itu, program pembangunan setidaknya dilakukan untuk memantapkan sendi-sendi dasar sistem yang mengacu kepada sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila. Yang meliputi : 1) Program pemantapan dan pengembangan demokrasi Pancasila, 2) Peningkatan efisiensi aparatur negara, 3) Pembaharuan hukum, 4) Peningkatan kualitas manusia, 5) Pemerataan pembangunan, 6) Program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, 7) Pemeliharaan dan pemantaban stabilitas ekonomi, dan 8) Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Kita bisa melihat bagaimana kemajuan di segala bidang bisa dicapai. Industri-industri baru tumbuh dengan pesat. Indonesia bisa menjadi pengekspor tekstil, hasil-hasil perkebunan seperti karet, kopra, kopi, teh, cengkeh, kelapa sawit, kayu olahan, rotan, furniture, hasil tambang, dan lain sebagainya. Kemajuan di bidang telekomunikasi pun bisa dicapai.

Pembelian satelit Palapa menjadi bukti, bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan modernasi sampai ke pelosok desa. Karena, dengan satelit Palapa tersebut jaringan komunikasi bisa masuk ke pelosok desa. Demikian pula, siaran televisi bisa dinikmati penduduk desa. Tidak salah, apabila para era tahun 1990-an Indonesia disebut sebagai “macan asia”, karena pertumbuhan ekonominya bisa bersaing dengan Korea Selatan.

Kini, kita merindukan kembali kemajuan dan kejayaan Indonesia itu? Karena, hanya dengan kemajuan itulah kesejahetaran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat bisa dicapai. Bukankah begitu? ***

Bakarudin, pegiat Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)