Dinilai Menguntungkan, Warga Jual Tanah untuk Bahan Urug JTTS
Editor: Koko Triarko
LAMPUNG — Proyek jalan tol trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggibesar, terus dikerjakan oleh pelaksana proyek, meski segmen satu pelabuhan Bakauheni hingga Bakauheni Utara sepanjang 8,9 kilometer sudah dioperasikan.
Di sejumlah titik di antaranya stasioning (STA) 17 hingga STA 18, proses pembangunan rigid beton dan flyover bahkan terus dilakukan. Sebagian proses pembersihan lahan (land clearing) dan pengupasan tanah (cut soil) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tanah, guna pemadatan dan penimbunan.
Kebutuhan akan tanah merah untuk pemadatan tersebut, pun membuat sejumlah lahan perkebunan milik warga dibeli untuk kebutuhan proyek JTTS.
“Sebagian tanah merah yang sudah dikeruk dibawa ke wilayah desa Kekiling dan Palembapang, yang masih dalam proses penimbunan dan membutuhkan tanah merah untuk pengerasan jalur jalan tol,” terang Rivai, warga dusun Sumbersari, kecamatan Penengahan, Rabu (21/2/2018).
Rivai juga menyebut, tanah miliknya tidak mendapatkan uang ganti rugi lahan, karena tidak terdampak. Namun, lahan yang berada di luar peta terdampak jalan tol trans Sumatera miliknya masih diperlukan untuk bahan pemadatan dan timbunan jalan tol. Saat ini, harga satu dum truck tanah merah bervariasi, menyesuaikan lokasi dan jarak untuk pengangkutan.
Lokasi yang jauh dari akses jalan untuk pengangkutan dengan satu dum truck dibeli Rp25.000 hingga Rp30.000, sementara jarak dekat dibeli Rp45.000 per satu dum truck. “Tanah merah memiliki derajat kepadatan yang maksimal, sehingga kerap dipergunakan untuk pengerasan jalan tol,” terang Rivai.
Ia menyebut, dari menjual tanah merah untuk seratus dum truck, dirinya memperoleh Rp4,5 juta. Selain itu, dirinya masih bisa menjual puluhan kubik kayu kelapa, salam serta berbagai kayu asalan atau racukan dengan nilai Rp5 juta.
Hasil pembersihan lahan untuk pengambilan tanah merah timbunan jalan tol diakuinya tak semahal proses ganti rugi untuk pembangunan jalan tol.
Proses pengambilan tanah merah disebutnya justru memberi keuntungan untuk pembukaan lahan baru menjadi sawah, kebun dan kolam. Nilai tersebut diakuinya memiliki sisi investasi jangka panjang lebih menguntungkan, karena ia tak harus menyewa alat berat dengan biaya rata-rata Rp200 ribu per jam.
Hal tersebut juga dibenarkan Hendra (40), salah satu pekerja PT. Lancarjaya Mandiri Abadi, yang mengerjakan pembersihan lahan untuk pengambilan tanah merah.
Meski tidak dihargai tinggi, pembersihan lahan tetap menguntungkan pemilik tanah. Peluang saat ada proyek pengerjaan jalan tol disebutnya memudahkan warga menggunakan jasa alat berat dengan pola kemitraan.
“Kalau umumnya alat berat disewa per jam dengan kebutuhan tanah urug, justru warga terbantu pembukaan lahan baru dan tanah bisa dijual menghasilkan uang,” beber Hendra.
Selain tidak kehilangan lahan, biaya pembersihan lahan yang bisa dihemat, warga bahkan bisa memiliki lahan persawahan dan kolam ikan di lokasi dekat saluran irigasi.
Hendra menyebut, sebagian besar lahan yang dipergunakan untuk mengambil tanah merah merupakan lahan yang dekat dengan lokasi proyek. Salah satunya pembuatan flyover yang membutuhkan penimbunan dan sebagian proyek JTTS yang berada di areal persawahan.
Ia juga menyebut, penjualan tanah merah sebagai sebuah simbiosis mutualisme pemilik lahan dan pelaksana proyek JTTS. Bagi pelaksana proyek, JTTS mudah memperoleh lahan timbunan tanah merah, bagi warga bisa mendapatkan lahan yang sudah dibersihkan dan memperoleh uang.
Pembersihan lahan di wilayah desa Pasuruan dan Klaten semakin menambah luasan lahan persawahan hingga puluhan hektare, tersebar di beberapa titik.