MOSKOW – Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson membahas konflik Suriah melalui telepon. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut, pembicaraan dilakukan dalam upaya tertentu mewujudkan stabilitas di wilayah utara negara tersebut.
Mereka membahas penanganan krisis Suriah di bawah naungan PBB, dan juga kemungkinan agenda perundingan Suriah yang dijadwalkan digelar di tempat peristirahatan Laut Hitam, Sochi, Rusia.
Sementara itu pertempuran di Provinsi Idlib di bagian barat-laut Suriah dalam satu bulan belakangan membuat lebih dari 200.000 orang meninggalkan rumah mereka. Sebagian pergi untuk kedua kalinya selama perang berkecamuk. Kantor PBB Urusan Kemanusiaan dan Koordinasi terkejut dengan laporan yang terus mengalir mengenai pertempuran di Gubernuran Idlib, Suriah. “Akibat dari perang tersebut ialah lebih dari 200.000 orang menjadi pengungsi di daerah itu sejak 15 Desember,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.
Pertempuran tersebut telah mempengaruhi prasarana sipil, terutama instalasi medis. “Kita menyaksikan rakyat seringkali sampai dua kali kehilangan tempat tinggal. Ada laporan bahwa serangan antara 5 dan 8 Januari membuat tiga instalasi utama perawatan kesehatan tak bisa beroperasi,” kata Dujarric.
Dua ambulans dilaporkan hancur dan seorang dokter cedera akibat ledakan di sekitar Beir Jia’an. Dengan kondisi tersebut, semua pihak diingatkan mengenai kewajiban mereka tentang perlunya melindungi warga sipil dan prasarana sipil.
Termasuk instalasi medis dan pekerja medis, sebagaimana diharuskan oleh hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Juru Bicara PBB tersebut mengatakan, Wakil Utusan Khusus PBB buat Suriah Ramzy Ezzeldin Ramzy berada di Ibu Kota Suriah, Damaskus, tempat ia akan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Feysal Mekdad. Karena alasan logistik, pertemuan khusus PBB akan diselenggarakan di kompleks PBB di Wina, Austria.
Sementara itu Tentara Suriah bertekad untuk mengakhiri segala bentuk kehadiran Amerika Serikat di negara tersebut. Koalisi yang dipimpin Amerika Serikat bekerja dengan milisi Suriah untuk membentuk pasukan perbatasan baru yang terdiri dari 30.000 personil.
Langkah tersebut juga meningkatkan kemarahan Turki atas dukungan Amerika Serikat untuk pasukan yang didominasi Kurdi di Suriah. Kementerian luar negeri Suriah mengecam keberadaan pasukan perbatasan yang didukung Amerika Serikat sebagai serangan terang-terangan atas kedaulatannya.
Pada 22 Desember 2017, Panglima Komando Sentral AS mengumumkan mereka akan membentuk pasukan perbatasan di Suriah yang ia katakan akan membantu mencegah kemunculan kembali IS. (Ant)