Jerusalem Timur Harus Menjadi Ibu Kota Palestina
AMMAN – Raja Jordania Abdullah mengungkapkan, keprihatinannya atas keputusan Washington untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Abdullah menyebut, bahwa Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara Palestina masa depan.
Dalam sambutannya saat melakukan pembicaraan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence di Amman, raja tersebut mengatakan bahwa satu-satunya solusi untuk konflik Israel-Palestina adalah solusi dua negara. Jordania kehilangan Yerusalem Timur dan Tepi Barat pada Israel selama perang Arab-Israel 1967.
Pengakuan Amerika Serikat atas klaim Israel terhadap Yerusalem sebagai ibu kotanya mengingkari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa. Kesepakatan yang menyebutkan bahwa status kota itu harus diputuskan dalam negosiasi antara Palestina dengan Israel.
Raja Abdullah mengatakan langkah Amerika Serikat akan memicu radikalisme dan mengobarkan ketegangan Muslim dan Kristen. “Bagi kami, Yerusalem adalah kunci bagi umat Islam dan Kristen, seperti juga Yahudi. Ini adalah kunci perdamaian di wilayah ini dan kunci untuk memungkinkan umat Islam untuk secara efektif melawan beberapa akar penyebab radikalisasi kami,” katanya.
Para pejabat Palestina dari kelompok Fatah maupun Hamas pada Sabtu (20/1/2018) menolak kunjungan yang akan dilakukan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke Timur Tengah. “Kunjungan Pence ke kawasan ini tidak bisa diterima karena dia adalah pendukung buta Israel,” kata juru bicara Fatah di Tepi Barat Osama Qawasmi.
Qawami menyerukan perlawanan massal di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur terhadap pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Qawami mendesak negara-negara Arab agar tidak menerima kedatangan Pence sebagai balasan atas pengakuan AS soal Yerusalem itu serta karena keputusan AS untuk meghentikan bantuan keuangan kepada Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).
“Tidak ada pembenaran untuk menerima pejabat AS itu, sejak pernyataannya mengukuhkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” kata Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum.
Pence dijadwalkan mengunjungi Mesir, Jordania dan Israel dalam waktu empat hari. Namun, ia tidak akan melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat Palestina, yang menunjukkan kebuntuan dalam upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump menjembatani perdamaian antara Palestina dan Israel.
Trump bulan lalu mengumumkan pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan bahwa pemerintahannya akan memindahkan kedutaan besar AS ke kota itu. Pengakuan tersebut mengundang kemarahan secara luas dan kecaman dari banyak negara.
Ketegangan kembali muncul menjelang lawatan Pence ketika Amerika Serikat pada Selasa mengumumkan akan menarik 65 juta dolar dari 125 juta dolar AS dari rencana bantuan kepada UNRWA. Selama berpuluh-puluh tahun persoalan pemenuhan kebutuhan medis dan pendidikan bagi para pengungsi Palestina sudah terpenuhi.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, Minggu (21/1/2018), memulai kunjungan ke Israel setelah dipuji sebagai teman baik oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan dijauhi oleh orang-orang Palestina terkait pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pence disambut di Bandara Ben-Gurion Tel Aviv oleh menteri pariwisata Israel dan tidak memberikan pernyataan kepada wartawan sebelum pergi ke Yerusalem. Ini adalah kunjungan tingkat tertinggi Amerika Serikat ke wilayah tersebut sejak Presiden Donald Trump membuat deklarasi pengakuan Yerusalem pada 6 Desember lalu.
Trump juga berjanji untuk memulai proses memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke kota tersebut, yang statusnya merupakan jantung konflik Israel-Palestina. (Ant)