Melawan Lupa Janji Pak Presiden

OLEH M HAJORAN PULUNGAN

Perjuangan kemanusiaan dan seluruh peradabannya adalah perjuangan melawan lupa. Maka manusia harus berjuang melawan lupa, jika tidak ingin hilang ditelan sang penguasa; waktu! (Milan Kundera, The Book of Laughter Forgetting)

KREDO termahsyur Kundera penyair asal Cekoslowakia tentang perjuangan manusia melawan lupa di atas, sepertinya mirip dengan apa yang rakyat rasakan saat ini. Janji-janji kampanye Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri menjadi presiden telah meninabobokan mayoritas rakyat Indonesia hingga akhirnya pilihan jatuh kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Namun, setelah terbangun dari buaian mimpi indah, barulah menyadari bahwa itu hanya fatamorgana sesaat.

Janji-janji adalah senjata pamungkas bagi semua orang yang ingin menuju ke tahta atau puncak kekuasaan, tapi tidak semua pemimpin setelah duduk di singgasana kekuasaan menepati janjinya, bahkan kalau perlu janji itu dilupakan berlagak amnesia.

Jadi siapa yang dipersalahkan kalau pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyatnya ternyata tidak amanah? Apakah rakyatnya sendiri atau pemimpin?

Demokrasi dalam arti sederhana adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, pemimpin itu lahir dari rakyat Indonesia sendiri bukan dari luar. Oleh rakyat artinya pemimpin itu lahir atas pilihan rakyat bukan racikan politik semata. Politik hanyalah alat atau kendaraan untuk menuju ke puncak kekuasaan, dan setelah di puncak kekuasaan atribut partai itu harus dihilangkan.

Seorang pemimpin bukan petugas partai atau milik partai melainkan milik rakyat dengan mengabdi ke rakyat untuk membawa rakyat lebih sejahtera tentu dengan janji yang disepakati saat sebelum terpilih jadi pemimpin. Dan untuk rakyat, inilah yang kita pertanyakan selama ini, untuk siapakah Presiden Jokowi bekerja?

Seperti judul tadi, melawan lupa janji Pak Presiden. Artinya, rakyat harus terus menagih janji-janji manis yang merupakan kontrak politik antara Jokowi dengan rakyat sebelum menjabat jadi presiden dan akan direalisasikan setelah terpilih. Sekarang, apakah janji-janji itu sudah terpenuhi di tahun ketiga kepemimpinan Joko Widodo?

Untuk melawan lupa tadi, lebih jelasnya inilah sejumlah janji-janji manis Jokowi yang mengantarkan mantan Wali Kota Solo itu menjadi Presiden ketujuh Indonesia dengan mencatatkan sejarah bagi dirinya dan rakyat Indonesia.

Pertama, Janji tidak bagi-bagi kursi kekuasaan, faktanya sebelum resmi menjabat presiden pun Jokowi sudah mengingkari janji karena hampir setengah menteri yang diduduki utusan partai politik koalisi yang dibangun oleh PDIP. Bukan hanya itu saja tim sukses dan relawan saat Pilpres 2014 hampir semua dapat kursi, mulai dari duta besar sampai komisaris di sejumlah perusahaan BUMN yang kompetensinya diragukan. Jadi tidak salah kalau BUMN kita selama ini banyak yang rugi.

Janji Presiden Joko Widodo yang kedua, janji tidak menaikkan BBM, kenyataannya satu bulan setelah dilantik jadi presiden, tepatnya 18 November 2014 Jokowi menaikkan harga BBM dengan memberikan pengumunan secara resmi di Istana Negara bahwa harga BBM naik.

Ketiga, janji tidak impor pangan karena merasa sedih melihat penderitaan para petani, karena menurut Jokowi petani itu harus dimuliakan bahkan pernah berujar kalau mendengar impor pangan Jokowi merasa sedih sekali. Realitasnya berbanding terbalik, lewat Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, memperbolehkan impor beras dengan kondisi tertentu. Dan ini terjadi satu tahun pemerintahan Jokowi dan bahkan menurut Indef, ketergantungan Indonesia terhadap impor meningkat.

Keempat, janji membangkitkan industri mobil nasional, bicara tentang mobil nasional buatan bangsa sendiri pasti ingatan kita langsung ke Mobil Esemka. Mobil yang digadang-gadang sebagai mobil nasional berbasis industri rumahan ini tidak bersifat manufaktur besar sehingga dengan perkiraan produksi sekitar 300-600 unit per bulan. Dan tidak hanya itu saja, Presiden Jokowi juga ingin membuat mobil listrik, tapi semua itu hanya tinggal janji, mobil Esemka hanya pemanis kampanye sesaat agar lebih meyakinkan rakyat.

Kelima, janji persulit investasi asing, saat debat Capres Tahun 2014 Jokowi berjanji akan mempersulit investasi asing yang masuk ke Indonesia, langkah itu penting dilakukan kata Jokowi untuk menghadapi MEA atau masyarakat Ekonomi Asean. Tapi sayangnya, pada KTT APEC di Beijing, Tiongkok saat itu, justru mengobral Indonesia kepada investor asing dengan mengulang-ulang kalimat “This is your opportunity” dengan bahasa Inggris. Dan celakanya, Jokowi berjanji kalau investor mau masuk akan menghapus subsidi BBM dan upah buruh yang murah.

Keenam, janji tidak mungkin hapus subsidi BBM, mirisnya dua tahun memimpin Jokowi ternyata menghapus subsidi BBM hingga memangkas izin migas. Padahal ia berjanji kepada tukang ojek tidak akan mencabut subsidi BBM, karena menurutnya sudah keharusan dan kewajiban bagi negara untuk mensubsidi rakyat kecil, itu saat kampanye. Tapi dua tahun kemudian, Jokowi mengeluarkan kebijakan dengan mencabut subsidi BBM, walaupun ditentang keras oleh rakyar, namun pemerintah jalan terus seakan janji yang diucapkan saat kampanye Pilpres hilang ditelan bumi.

Ketujuh, janji tidak berutang lagi, tapi faktanya sejak pemerintahan Jokowi Indonesia mempunyai hobi baru, yakni gemar berutang dan ini dibuktikan dalam dua setengah tahun pemerintahan Jokowi hutang Indonesia setara dengan lima tahun pemerintahan SBY. Bahkan hutang Indonesia per Juni 2017, melonjak tajam ke Rp3.700 triliun dan dipastikan akan terus bertambah hingga tahun 2018 mendatang. Diketahui bahwa pasca Jokowi berkuasa hutang Indonesia Rp 2.700 triliun, artinya Rp 100 trilun bertambah dalam beberapa tahun.

Kedelapan, janji stop mobil murah, menururt Jokowi mobil murah itu menambah kemacetan. Realitasnya Presiden Jokowi setuju dengan program low cost green car (LCGC). Bahkan akan terus meningkatkan produksi mobil murah tersebut. Program LCGC ini sebenarnya program SBY, saat kampanye Pilpres program tersebut janjinya akan dihentikan, kenyataannya program itu dilanjutkan.

Kesembilan, janji ciptakan 10 juta lapangan kerja baru, saat kampanye Pilpres Jokowi berjanji akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru, hal ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun. Dan setelah menjadi presiden, janji 10 juta lapangan kerja baru itu melayang ke negara asing. Saat ini kita lihat tenaga kerja asing khuusnya Tiongkok menjamur di mana-mana bahkan sampai ke pelosok dan kampung-kampung, dan mirisnya mereka pekerja kasar yang seharusnya rakyat bisa melakukannya.

Kesepuluh, janji pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, Jokowi pernah berucap saat kampanye, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditingkatkan hingga 7 persen, dengan kunci hal-hal yang rumit-rumit disederhanakan, hal-hal yang mudah digampangkan, dengan begitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen bukan sesuatu yang sulit. Kita lihat fakta ucapanj Jokowi saat ini, benarkah semudah ucapan kata-kata? Berdasarkan data BPS per Februari 2017 pertumbuhan ekonomi hanya 5,02 persen dan DPR sendiri menyepakati pertumbuhan ekonomi 2017 ini hanya 5,1 persen walaupun pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi 2017 ini sebesar 5,2 persen.

Itulah janji-janji yang diikrarkan Jokowi-JK saat kampanye Pilres 2014 lalu, kini memasuki tahun 2018, ini artinya masa pemerintahan Jokowi-JK tinggal dua tahun lagi. Mudah-mudahan janji-janji yang diucapkan itu bisa terealisasikan, walapun tidak mudah, tapi dalam waktu dua tahun ke depan kita tetap optimis janji-janji tersebut bisa ditepati. Karena janji adalah hutang, artinya harus ditepati, jangan sampai tanda-tanda orang munafik itu tersemat di pemerintahan Jokowi sebelum masa jabatan berakhir. Kami akan terus melawan lupa janji-janji pak Presiden.

M Hajoran Pulungan, jurnalis Cendana News