DPRD Balikpapan Pantau Penerapan Lima Hari Sekolah

BALIKPAPAN — Sejak pekan lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan telah menerapkan sekolah lima hari untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk mengetahui jalannya pelaksanaan sekolah lima hari itu, Komisi IV DPRD Balikpapan langsung meninjau ke beberapa sekolah swasta.

Ketua Komisi IV DPRD Kota, Mieke Henny, menilai perlu ada pengawasan terhadap sarana dan prasarana di sekolah agar anak didik bisa terjaga keamanan dan kenyamananya. “Kami menyarankan untuk di GPIB agar menyiapkan fasilitas loker untuk menyimpan makanan dan ruang ber AC, agar anak-anak dalam melakukan kegiatan di sekolah lebih nyaman,” katanya, Rabu (17/1/2018).

Pantauan ke sekolah swasta dilakukan kepada  tiga sekolah, yakni SMP Kristen GPIB Maranta jalan Yos Sudarso, SMP KPS Lapangan Merdeka dan SMP Adven Jalan Martadinata.

Dalam peninjauan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD kota Balikpapan, Mieke Henny bersama anggotanya Jhon Ismail, Mukhlis, Nurhadi Saputra, Herri Susanto, Aminuddin dan Suwarni, Ida Prahastuty.

Menurut Anggota Komisi IV, John Ismail, penerapan sekolah lima hari ini tidak diragukan lagi untuk sekolah swasta seperti di SMP KPS yang sudah berlangsung sejak lama.

“Di KPS sudah berlangsung sejak 2.000 banyak prestasi tingkat kelulusan bagus, juga hal -hal yang dikhawatirkan dengan diterapkan fullday school seperti pendidikan agama terganggu, tapi di sini terjawab. Seperti pendidikan agama salat bersama mengaji bersama juga bagus sekali,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Kristen BPIB, Sri Retno Widayati, mengungkapkan,  pihak sekolah akan segera mungkin melengkapi fasilitas yang di sarankan oleh DPRD namun secara bertahap. “Tentu saran dan masukan akan jadi pertimbangan kami dan bahan evaluasi kami. Ke depan kami akan lakukan bertahap,” tukasnya.