Anggaran Fantastik Pengadaan Lift Rumah Dinas Gubernur
JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, tidak mengetahui perihal anggaran pengadaan lift untuk rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, anggaran pengadaan lift tersebut tiba-tiba muncul.
“Tiba-tiba,” kata Sandi dengan spontan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Sekda Pemprov) Saefullah menjelaskan, mengenai asal muasal adanya usul pengadaan lift hingga anggaran renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Saefullah, rencana rehab rumah dinas Gubernur itu sudah ada sejak tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp2,43 miliar yang membuat heboh. Namun rencana renovasi rumah tersebut tidak dilaksanakan. Saat itu yang akan direhab adalah marmer rumah dinas gubernur. Ukuran marmer pun semula 60×60 cm. Kemudian berencanakan diganti menjadi 40×40 cm.
“Tapi waktu itu ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari dinas yang masih tarik-tarikan sehingga tidak dilaksanakan. Terus saya tanya mau diganti ukuran berapa, katanya 40×40 cm, itu berarti perencanaannya tidak mempertimbangkam estetika. Waktu itu memang tidak lapor ke Pak Gubernur,” ucap Saefullah kepada wartawan di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).
Rehabilitasi rumah dinas pada 2017 tersebut juga meliputi atap dan jendela. Namun rencana itu dihentikan karena dirinya mengaku tidak mengetahui bila ada rencana pengadaan anggaran renovasi itu. Maka, dirinya meminta untuk dihentikan dahulu sebelum dilakukan proses lelang.
“Saya bilang stop dulu karena waktu itu kita tidak tahu perencanaannya. Tahunya ketika mau dilelang ada item seperti itu,” tuturnya.
Saefullah mengatakan, biaya untuk pengadaan lift rumah dinas gubernur sebesar Rp2,4 miliar dan rumah dinas untuk wakil gubernur sebesar Rp750 juta. Katanya, anggaran pengadaan lift rumah dinas gubernur berada di bawah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Dia menilai, hal itu bisa terjadi karena ada kesalahan dalam memasukkan anggaran dinas terkait.
“Ini hanya kesalahan input dari Dinas Cipta Karya,” tegasnya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Rasyid mengatakan, tidak tahu dengan adanya anggaran pengadaan lift tersebut. Dia mengaku, baru mendengar hal itu dari sejumlah pemberitaan.
“Iya tahu dari berita,” tuturnya.
Kemudian dia langsung memanggil Sekda DKI Jakarta Saefullah untuk menjelaskan hal tersebut. Dari keterangan Saefullah penganggaran lift di rumah dinas gubernur bukan pertama kali terjadi.
“Untung ketemu tuh, jadi kita tahu kemudian saya bilang, Pak Sekda ini apa, Pak Sekda bilang ini sudah yang kedua kalinya, Pak. Tahun lalu juga pernah kejadian seperti ini, setahu saya tidak ada renovasi besar, enggak sama sekali,” bebernya.
Dari penjelasan Saefullah, tahun lalu memang ada rencana melakukan pemugaran besar-besaram rumah dengan mengganti marmer lantai rumah dinas. Tapi, Saefullah tidak mengetahui pemugaran tersebut termasuk memasang lift runah dinas. Anies meminta, Saefullah untuk mencari tahu siapa yang memasukkan anggaran itu.
Menurut Saefullah, kata Anies, merupakan kesalahan input data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan. Anies pun menegaskan tidak akan memainkan anggaran pemerintah.
“Jadi sudahlah jangan coba-coba masukin anggaran,” tegasnya.
Anies menuturkan, untuk pengadaan lift dan renovasi rumah dinas gubernur maupun wakil gubernur dihentikan, karena tidak ada kebutuhan renovasi besar-besaran.
“Kita enggak butuh renovasi,” tutupnya.
